Bianglala Bukan Ikon, DPRD Minta Perspektif Penataan Alun-alun Diluruskan

MALANG POST – Wacana menghidupkan kembali wahana bianglala di Alun-alun Kota Batu kembali mengemuka pada 2026. Pemkot Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan langkah teknis hingga skema pembiayaan alternatif agar wahana tersebut bisa beroperasi lagi setelah rusak sejak 2022.

Namun, narasi yang menyebut bianglala sebagai ikon dan landmark Kota Batu justru menuai catatan. Anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Sujono Djonet menilai, pemerintah perlu meluruskan perspektif agar tidak terjadi pergeseran makna identitas kota.

Djonet menegaskan dirinya tidak menolak pengaktifan kembali wahana tersebut. Hanya saja, ia merasa jengah ketika bianglala selalu diposisikan sebagai wajah utama Kota Batu.

Menurutnya, sejak awal penataan Alun-alun dirancang sebagai etalase potensi daerah, bukan menonjolkan satu wahana permainan. Karena itu, simbol buah-buahan hingga sapi perah ditempatkan sebagai representasi karakter Kota Batu sebagai daerah agropolitan.

“Ikon Kota Batu tetap apel dan hasil buminya. Penataan Alun-alun sejak awal menjadi etalase potensi daerah. Ada apel, jeruk sampai sapi perah. Jadi bianglala itu wahana pelengkap, bukan identitas kota,” tegasnya, Jumat (20/2/2026).

Djonet memiliki rekam jejak panjang dalam tim penataan Alun-alun Kota Batu. Ia khawatir, jika narasi tersebut terus digaungkan, generasi mendatang bisa kehilangan pemahaman sejarah penataan ruang publik Kota Wisata itu.

REVITALISASI: Bianglala di Alun-alun Kota Batu yang rencananya akan turut dilakukukan perbaikan dengan memanfaatkan sejumlah skema diluar pembiayaan APBD. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Karena itu, ia merasa perlu mengingatkan agar pengaktifan kembali bianglala tidak diposisikan sebagai prioritas utama, seolah denyut Alun-alun hanya bergantung pada wahana tersebut.

Sorotan lain juga diarahkan pada kualitas kawasan Alun-alun yang dinilai menurun. Kesan sebagai etalase wajah kota, menurut Djonet, mulai memudar akibat penataan yang kurang rapi.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) yang belum maksimal, persoalan parkir yang kerap semrawut hingga muncul kesan kumuh menjadi catatan. Kondisi tersebut membuat fungsi Alun-alun sebagai ruang publik nyaman belum sepenuhnya terasa.

Selain itu, ia juga menyinggung aspek visual kawasan. Rindangnya pepohonan memang memberi keteduhan, namun di sisi lain dinilai menutup elemen ikon potensi daerah yang seharusnya terlihat.

“Jangan sampai Alun-alun justru seperti hutan kota sehingga simbol potensi daerah tidak terlihat. Ini perlu ditata,” ujarnya.

Djonet menekankan, sebelum melakukan pembangunan fisik, pemerintah perlu memiliki perspektif yang jelas mengenai arah penataan. Fokus utama, kata dia, adalah mengembalikan fungsi Alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman, indah dan merepresentasikan kekayaan hasil bumi Batu.

Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada proyek simbolik semata. Penataan menyeluruh dinilai lebih penting dibanding menonjolkan satu wahana.

“Sebelum menata, perspektifnya harus jelas. Jangan sampai sibuk mengurus bianglala, tapi melupakan kenyamanan warga dan keindahan Alun-alun sebagai ruang terbuka hijau yang mencerminkan kota wisata,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Batu tetap menggulirkan rencana reaktivasi bianglala pada tahun ini. DLH menyiapkan skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pemerintah juga telah merampungkan Detail Engineering Design (DED) sebagai pedoman teknis pembangunan ulang. Desain tersebut diharapkan memastikan standar keamanan dan operasional terpenuhi.

Bersamaan dengan itu, penataan kawasan Alun-alun ditargetkan lebih rapi dan nyaman sepanjang 2026. Wacana menghidupkan kembali bianglala pun menjadi bagian dari paket penataan tersebut. (Ananto Wibowo)