Foto ilustrasi rumah subsidi.
MALANG POST – Upaya Pemkot Batu menekan angka kebutuhan rumah (backlog) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghadapi tantangan serius. Program pembangunan 1.000 unit rumah subsidi yang disiapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) masih terbentur keterbatasan lahan serta harga tanah yang terus melambung.
Rumah subsidi dengan harga sekitar Rp165 juta per unit tersebut diproyeksikan membantu mengurai backlog perumahan di Kota Batu yang diperkirakan mencapai 7.000 unit. Namun realisasinya tidak sederhana, terutama karena dinamika harga lahan di kota wisata itu.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Dony Ganatha menyambut baik program tersebut. Menurut dia, kebutuhan MBR terhadap hunian sangat tinggi di tengah harga rumah yang kian naik.
“Kalau pemerintah kota bersedia menganggarkan pengadaan lahannya, sangat besar sekali peluang terealisasinya rumah subsidi yang dapat bermanfaat bagi Kota Batu. Karena sangat tidak mungkin kalau ditanggung pihak swasta,” ujar Dony, Jumat (20/2/2026).
Ia menegaskan, pembangunan rumah murah sulit berjalan jika hanya mengandalkan mekanisme pasar. Untuk menekan harga jual maksimal Rp165 juta, ongkos produksi harus ditekan, terutama biaya lahan.
“Salah satu kuncinya harga lahan tidak boleh lebih dari Rp250 ribu per meter persegi. Coba cari lahan di Kota Batu dengan harga segitu apakah masih ada,” kata Dony.
Kenaikan harga tanah, lanjut dia, tak lepas dari pesatnya sektor pariwisata yang menarik investor luar daerah. Banyak lahan dibeli untuk vila maupun investasi, sehingga pasar perumahan tumbuh, tetapi tidak selalu berpihak pada warga lokal.
“Pangsa pasar perumahan di Kota Batu sangat luas, tapi mayoritas pembeli dari luar daerah untuk investasi. Lalu nasib warga asli Kota Batu yang ingin rumah sendiri bagaimana?” ujarnya.
Persoalan semakin kompleks karena keterbatasan tata ruang. Sejumlah lahan kosong masuk kawasan pertanian yang dilindungi, sehingga tidak dapat dialihfungsikan menjadi permukiman.
“Kalaupun ada lahan murah, belum tentu masuk peruntukan permukiman. Bisa saja itu lahan pertanian produktif yang tidak boleh dialihfungsikan,” imbuhnya.
Kondisi tersebut telah disampaikan Apersi kepada Wali Kota Batu Nurochman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto. Dalam pertemuan itu, asosiasi pengembang mengakui keterbatasan peran swasta dalam menyediakan rumah murah tanpa dukungan kebijakan lahan.
Sebagai alternatif, Apersi menawarkan pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah melalui skema sewa. Dalam konsep itu, pengembang bertindak sebagai kontraktor, sementara pembiayaan pembangunan ditanggung pemerintah.
“Kami usulkan agar lahan milik pemkot disewakan untuk pembangunan rumah sewa. Rumahnya disewakan sekitar tiga tahun kepada warga MBR yang belum punya rumah,” papar Dony.
Ia menilai skema tersebut memberi dua keuntungan sekaligus, yakni aset daerah tetap terjaga dan warga mendapat waktu memperbaiki kondisi finansial. “Selama tiga tahun mereka dibina, misalnya lewat program UMKM. Dari situ mereka punya tabungan dan portofolio usaha yang bisa dipakai untuk mengajukan kredit,” jelasnya.
Dengan portofolio tersebut, warga dapat membeli rumah di wilayah sekitar yang lahannya masih terjangkau, seperti Kabupaten Malang. “Membelinya tidak harus di Kota Batu. Di luar daerah yang masih ada lahan murah juga sangat membantu warga Kota Batu mendapat hunian,” tegasnya.
Apersi berharap Pemkot Batu segera menginventarisasi aset lahan yang memungkinkan untuk program ini. Penyediaan lahan untuk sekitar 100 unit rumah dinilai sudah menjadi langkah awal yang berarti.
“Kami tidak patah arang. Kami ingin memberi masukan agar pemerintah punya solusi. Tinggal bagaimana merealisasikannya,” kata Dony.
Selanjutnya, skema pendanaan dapat disusun, baik melalui APBD maupun dukungan program nasional. Dengan kolaborasi tersebut, peluang warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian dinilai tetap terbuka meski tekanan harga tanah terus meningkat. (Ananto Wibowo)
