Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Awan kelabu masih menggelayut di langit industri pariwisata Kota Batu. Harapan bangkit cepat pada 2026 tampaknya belum menemukan pijakan kuat. Pelaku usaha perhotelan bahkan menyebut tahun ini sebagai fase paling berat pascapandemi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi mengaku tak bisa berbicara banyak soal optimisme. Menurut dia, tekanan terhadap sektor wisata sudah terasa sejak 2025 dan berlanjut hingga sekarang.
“Kalau bicara okupansi hotel tahun ini, saya jawab sangat tidak optimis. Dampaknya sudah terlihat sejak tahun lalu,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Data internal PHRI menunjukkan, tingkat okupansi hotel di Kota Batu turun rata-rata 20–30 persen secara year on year. Penurunan itu merata, baik hotel berbintang maupun nonbintang. Momen high season memang masih memberi napas, tetapi tak cukup untuk menutup lesunya periode low season yang semakin panjang.
Sujud menilai, pelemahan daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Rencana efisiensi belanja APBN 2026 hingga 15 persen yang digulirkan pemerintah pusat, menurut dia, menjadi sinyal bahaya bagi sektor jasa, termasuk pariwisata.
“Ketika mesin penggerak ekonomi dari pusat melambat, rakyat kecil dan kelas menengah otomatis ikut mengencangkan ikat pinggang. Efek dominonya terasa sampai ke daerah,” tegasnya.
Dalam kondisi seperti itu, kebutuhan tersier seperti wisata dan menginap di hotel menjadi prioritas paling akhir. Masyarakat cenderung menahan pengeluaran untuk hiburan dan perjalanan.
Fenomena hemat besar-besaran itu, lanjut Sujud, bukan hanya tercermin dari data perhotelan. Sektor otomotif juga mengalami gejala serupa. Penjualan mobil turun sekitar 10 persen, sementara penjualan sepeda motor roda dua justru meningkat.
“Itu sudah jelas terlihat. Masyarakat memilih opsi yang lebih ekonomis. Artinya daya beli sedang ditekan habis-habisan,” ungkapnya.
Di tengah tekanan tersebut, manajemen hotel di Kota Batu harus memutar otak. Strategi banting harga bukan lagi solusi. Setiap hotel memiliki batas bawah tarif kamar (bottom rate) yang tak bisa dilanggar agar tidak merugi.
“Biaya operasional itu tidak bisa ditekan seenaknya. Listrik, air, bahan baku, pajak, semua naik. Kalau harga kamar diturunkan terus, bisa tekor,” jelas Sujud.
Ia menyebut, tantangan kali ini justru lebih ‘licin’ dibanding masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, ada stimulus pajak dan berbagai bantuan pemerintah yang membantu pelaku usaha bertahan. Kini, hotel harus berjuang mandiri dengan beban operasional normal, bahkan meningkat.
Apalagi, Upah Minimum Kota (UMK) terus mengalami penyesuaian. Di satu sisi, itu menjadi hak pekerja. Namun di sisi lain, ketika pendapatan hotel stagnan atau menurun, ruang gerak manajemen semakin sempit.
Situasi tersebut membuat karyawan menjadi pihak paling rentan terdampak. Skema efisiensi tenaga kerja mulai diterapkan di sejumlah hotel. “Selain pengurangan tenaga kerja, biasanya manajemen menerapkan multi tasking. Pekerjaan yang dulu dilakukan lima orang, sekarang harus cukup empat orang. Biaya naik, pendapatan tertahan, akhirnya karyawan harus mengerjakan lebih banyak,’ terang Sujud.
Ia tak menampik, jika tekanan terus berlanjut tanpa perbaikan daya beli, risiko rasionalisasi tenaga kerja bisa semakin besar. Padahal sektor perhotelan menyerap ribuan tenaga kerja di Kota Batu dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Karena itu, PHRI berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kebijakan fiskal yang mampu mendorong perputaran ekonomi secara lebih merata. Stimulus belanja, kegiatan pemerintahan di daerah, hingga agenda meeting dan event dinilai sangat membantu tingkat hunian hotel.
“Saat ada kegiatan pemerintah atau event besar, okupansi bisa terdongkrak signifikan. Itu sangat membantu cash flow hotel,” ujarnya.
Untuk 2026, target realistis yang dipatok pelaku usaha bukanlah lonjakan, melainkan bertahan di level 2025. Stabil saja sudah dianggap pencapaian. “Saya tidak bisa bicara terlalu optimis untuk 2026. Harapan kami bisa bertahan dulu. Semoga 2027 kondisi ekonomi membaik, APBD dan APBN meningkat lagi, daya beli pulih dan pariwisata bisa bangkit,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
