Foto ilustrasi rumah subsidi. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Melambungnya harga properti di Kota Batu kian menjauhkan mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah kondisi itu, program rumah subsidi kembali mengemuka sebagai solusi realistis. Salah satu lokasi yang kini masuk radar pengembangan adalah Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji.
Program ini sejalan dengan kebijakan nasional pembangunan 3 juta rumah yang terus digenjot pemerintah pusat. Di Kota Batu, wacana tersebut tak lagi berhenti pada konsep. Lahan pengembangan bahkan telah ditentukan dan mulai dibahas serius oleh pemangku kepentingan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Khamim Thohari mengungkapkan, bahwa Desa Giripurno dinilai memiliki keunggulan strategis sekaligus ketersediaan lahan yang masih memadai. Sekitar tiga hektare lahan disebut telah masuk dalam pembahasan awal sebagai tahap pertama pembangunan kawasan rumah subsidi.
“Desa Giripurno cukup realistis. Lahan masih tersedia luas dan posisinya relatif dekat dengan pusat aktivitas kerja di Kota Batu,” ujar Khamim, Kamis (29/1/2026).
Dengan luasan tersebut, kawasan MBR ini diproyeksikan mampu menampung hingga 5.000 kepala keluarga. Bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, pengembangan kawasan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menata kota secara jangka panjang.
Menurut Khamim, ketersediaan hunian layak dan terjangkau menjadi kunci untuk menekan laju permukiman liar, sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap wilayah penyangga di luar Kota Batu.
“Ini bukan sekadar urusan papan. Kalau pekerja bisa tinggal di dalam kota, beban hidup lebih ringan, jarak tempuh lebih dekat dan efeknya ke mana-mana,” jelasnya.
Ia menegaskan, program rumah subsidi di Giripurno bukan sekadar wacana di atas kertas. Tanda-tanda penguatan realisasi mulai terlihat dari komunikasi intensif antara DPRD dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu.
Pemerintah daerah, kata dia, juga telah membuka ruang kolaborasi dengan pihak pengembang serta pemilik lahan. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat tahapan perencanaan hingga eksekusi.
“Sudah masuk pembahasan serius. Pemkot membuka keran kerja sama dengan pengembang dan pemilik lahan. Artinya, ini tidak berhenti di konsep saja,” imbuhnya.
Untuk spesifikasi bangunan, rumah subsidi tersebut direncanakan berdiri di atas lahan 6 x 10 meter. Sementara dari sisi harga, DPRD memastikan akan mengawal agar tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, yakni di kisaran Rp165 juta per unit.
Harga tersebut dinilai masih cukup rasional dan terjangkau, terutama bagi keluarga muda, pekerja sektor informal, maupun ASN dengan penghasilan terbatas.
Namun demikian, Khamim memberi catatan tegas terkait mekanisme seleksi penerima manfaat. Ia menekankan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan spekulan properti.
“Syarat utama jelas belum punya rumah, dibuktikan secara administratif. Ini bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga pekerja dan ASN yang bertugas di Kota Batu namun masih tinggal di luar daerah,” tegasnya.
Meski belum memasuki tahap pembangunan fisik, DPRD Kota Batu mendorong agar pembahasan teknis segera diagendakan secara resmi. Kebutuhan hunian layak dan terjangkau dinilai sudah mendesak, seiring harga tanah dan rumah yang terus merangkak naik di kota wisata ini.
Khamim berharap, ketika para pekerja bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja, efisiensi biaya hidup akan meningkat dan mobilitas lalu lintas menjadi lebih ringan. Efek domino positifnya, bukan hanya bagi warga, tetapi juga bagi tata kota dan perekonomian Kota Batu secara keseluruhan.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menambahkan, kebijakan perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi memastikan pertumbuhan perumahan tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota.
“Tantangan di Kota Batu cukup unik dan kompleks. Di balik gemerlap pariwisata, tersembunyi persoalan klasik berupa keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah,” katanya.
Dinamika pariwisata yang menjadi nadi perekonomian juga memberikan tekanan tersendiri pada lingkungan, yang harus diantisipasi dalam setiap pembangunan kawasan hunian. “Meski begitu kami tetap berkomitmen untuk menyediakan hunian layak bagi MBR,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
