FP UB Gelar FGD Kaji Dilema Klasik Peningkatan Produksi dan Upaya Konservasi Hutan

MALANG POST – Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) melalui Penelitian Hibah Guru Besar menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kebijakan Pengembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada Sub Sektor Kehutanan Berdasarkan Persepsi Stakeholder dan Dampaknya pada Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur.”

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Arjuna, Gedung Bakorwil III Kota Malang, Senin (19/1/2026). Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Mangku Purnomo, Ph.D., menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian lingkungan.

Sektor kehutanan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, namun dihadapkan pada dilema klasik antara peningkatan produksi dan upaya konservasi.

“Sektor kehutanan memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Namun, kita selalu dihadapkan pada dilema klasik: trade-off antara produksi (growth) dan konservasi,” ujar Prof. Mangku saat membuka FGD.

Kepala Bakorwil III Kota Malang, Asep Kusdinar, S.Hut., M.H. (Foto: Istimewa)

Ia menegaskan bahwa penelitian ini bertujuan membangun pengetahuan yang konstruktif untuk kebijakan daerah. Prof. Mangku memaparkan data dari Jember, di mana produksi kopi mencapai hampir 2.500 ton, dengan 90% produksinya melibatkan masyarakat di kawasan kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa hutan dapat menjadi sumber ekonomi tanpa mengorbankan fungsinya, asalkan didukung kebijakan yang tepat.

“Melalui penelitian ini, UB ingin memberikan landasan agar kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan di Jawa Timur tidak salah arah, serta mampu menyejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan,” tutup Prof. Mangku.

Sementara itu, peneliti dan dosen FP, Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si., menyatakan bahwa pelestarian lingkungan melalui konservasi hutan sudah termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis, serta menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan.

“Alam adalah pasak bumi; tidak boleh dituntut oleh nilai ekonomi berlebihan. Pengelolaan harus arif dan baik, menghindari konversi hutan untuk budidaya tanaman musiman atau industri,” katanya.

Kepala Bakorwil III Kota Malang, Asep Kusdinar, S.Hut., M.H., menegaskan bahwa FGD ini memiliki nilai strategis sebagai ruang pertemuan lintas sektor untuk membedah potensi ekonomi kehutanan yang selama ini belum tertuang maksimal dalam PDRB.

“Forum FGD bukan sekadar diskusi biasa, melainkan simpul pertemuan antara pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun masyarakat sipil. Sinergi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan ulang pengelolaan kawasan hutan kita,” tegas Asep.

Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si., Peneliti dan dosen Fakultas Pertanian UB. (Foto: Istimewa)

Lebih lanjut, Asep menyoroti perubahan paradigma pengelolaan hutan di era sekarang: hutan tidak lagi hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga sebagai sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi besar mendukung perekonomian daerah.

“Pengelolaan dan konservasi hutan harus memberikan kontribusi nyata yang lebih luas. Mindset kita perlu berubah; tidak hanya kayu, tetapi juga HHBK dan jasa lingkungan yang nilai ekonominya tinggi,” tambahnya.

Secara jangka panjang, diharapkan tercipta persepsi yang sama di antara para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan PDRB sub sektor kehutanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data serta realitas lapangan.

FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam menyusun strategi pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berbasis data akurat.

FGD ini diinisiasi oleh Prof. Dr. Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si., selaku peneliti dan dosen FP di bidang Kelembagaan Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun pandangan lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang berkontribusi optimal terhadap PDRB Jawa Timur tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Hadir sejumlah pejabat dan pemangku kebijakan penting, antara lain Kepala Bakorwil III Kota Malang, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Dari kalangan akademisi, turut hadir Dekan Fakultas Kehutanan IPB University, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian FP, serta Ketua Program Studi Kehutanan FP. (*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)