KE-149: Wakil Bupati Malang, saat meresmikan Dapur MBG (SPPG) di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang dikelola oleh Yayasan Umi Tiga Pilar Bahagia. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
MALANG POST – Hingga akhir Desember 2025 kemarin, tercatat sudah terbentuk 148 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang. Target yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), 233 unit SPPG, untuk melayani lebih dari 800 ribu penerima manfaat.
Tetapi dari 148 unit SPPG tersebut, baru 120 unit yang sudah beroperasi penuh. Sedangkan sisanya dalam tahap persiapan operasional.
Awal 2026, tepatnya pada Jumat (9/1/2025) kembali diresmikan satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kalipare. Pengelolanya Yayasan Umi Tiga Pilar Bahagia Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, saat hadir meresmikan SPPG tersebut, mewakili Bupati Malang menyebut, kehadiran dapur MBG di Desa Putukrejo, menambah jumlah dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Sekaligus memperkuat jaringan layanan pemenuhan gizi.
“Hingga saat ini, masih ada puluhan SPPG lainnya tengah dipersiapkan di berbagai kecamatan, baik perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah daerah terus mendorong penambahan jumlah dapur MBG, seiring perluasan sasaran penerima manfaat dan kesiapan sumber daya di lapangan,” jelasnya.
Karena itulah, Bu Yai Lathifah -sebutan akrab Wakil Bupati Malang- meminta kepada pengelola SPPG, agar keberadaan dapur MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan. Tapi juga memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pemerintah Kabupaten Malang, sangat mendorong agar operasional dapur MBG ini melibatkan pelaku usaha lokal, petani, peternak, UMKM, dan penyedia bahan pangan di wilayah Kecamatan Kalipare”, tegasnya.
Pihaknya juga mengajak seluruh pihak, baik pengelola dapur, pemerintah desa, maupun masyarakat, untuk terus menjaga kualitas layanan, kebersihan, keamanan pangan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini.
“Jadikan dapur MBG ini, sebagai pusat layanan yang profesional, transparan dan berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang,” tegas politisi PKB ini.
Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
Tidak itu saja, Bu Yai Lathifah, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan Umi Tiga Pilar Bahagia, yang telah mengambil peran aktif dan nyata dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, yayasan dan masyarakat seperti inilah yang sangat kita butuhkan. Agar program-program strategis dapat berjalan efektif, berkelanjutan dan tepat sasaran,” sebut mantan Ketua DPC PKB Kota Malang ini.
Peresmian dapur MBG di Desa Putukrejo tersebut, ditandai dengan pemotongan pita dan pemotongan tumpeng bersama Founder Yayasan Umi Tiga Pilar Bahagia, Brigjen TNI (Mar) Nawawi, yang juga Komandan Puslatpur Purboyo.
Usai peresmian, Wabup Malang meninjau langsung SPPG Desa Putukrejo sekaligus menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara optimal.
Bu Yai Lathifah juga meminta agar seluruh menu MBG yang disajikan, senantiasa berkualitas, higienis dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Sekadar informasi, dari sekitar 120 unit SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Malang, sekitar 65 unit telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dari Dinas Kesehatan. Sisanya (sekitar 67-70 unit) masih dalam tahap verifikasi, inspeksi kesehatan lingkungan dan uji laboratorium.
Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang, terus mendorong percepatan penerbitan SLHS (maksimal 14 hari kerja), untuk menjamin keamanan pangan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Sempat terjadi kendala teknis, terkait pencairan anggaran dari BGN pada akhir 2025, yang menyebabkan beberapa unit sempat berhenti sementara. Namun saat ini kondisi tersebut telah kembali normal setelah adanya penyesuaian sistem.
Setiap SPPG diwajibkan menyusun menu yang memenuhi standar gizi makro dan mikro, dengan melibatkan pemasok lokal (UMKM dan BUMDes) untuk mendukung ekonomi kerakyatan di desa-desa. (*/Ra Indrata)
