Banyak Pejabat Publik Kurang Punya Sense of Crisis

MALANG POST – Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyoroti kurangnya sense of crisis para pejabat publik.

Menurutnya, banyak pejabat yang kurang berempati dalam memberikan statement. Terutama saat terjadi krisis atau bencana. Hal ini terjadi, karena kurangnya sense of crisis dari para pejabat publik.

Hal itu disampaikan Ludi, ketika menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Sabtu (13/12/2025) kemarin.

“Menjadi seorang pejabat publik, harus siap dengan konsekuensi logis. Dimana seluruh aspek kehidupan akan selalu dikaitkan dengan ranah publik,” katanya.

Ludi mengungkapkan, sejak tahun 2014 tidak ada anggota DPRD Kota Batu, yang diproses di Badan Kehormatan karena pelanggaran etika.

Hal ini menunjukkan, sebutnya, tidak adanya pelanggaran etika berskala besar di Kota Batu.

“Kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga etika dan latar belakang pendidikan, keluarga, serta formal, sangat menentukan karakter seseorang saat menjabat sebagai pejabat publik.

Sementara itu, dosen FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Abdul Aziz pada City Guide FM., membenarkan kurangnya sense of crisis dari pejabat publik.

Bahkan pihaknya menilai, kondisi etika pejabat publik Indonesia saat ini menurun drastis.

“Seharusnya seorang pejabat publik berorientasi pada kepentingan orang lain dalam institusi yang adil. Tapi realitanya menunjukkan, banyak pejabat publik yang gagal menjalankan prinsip ini,” tandasnya.

Aziz menyampaikan, konflik kepentingan jadi masalah utama di kalangan pejabat publik. Dimana banyak pejabat memiliki usaha pribadi, sambil merumuskan kebijakan terkait bidang usahanya.

“Akar permasalahan terletak di kegagalan sistem pendidikan, yang tidak mampu menciptakan SDM beretika dalam bernegara.”

“Pendidikan di Indonesia terlalu fokus pada aspek praktis, tapi lemah dalam membangun moralitas dan spriritualitas,” tegasnya. (Anisa Afisunani/Ra Indrata)