MALANG POST – Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Batu masih berjalan terbatas. Sejak dilaunching secara nasional pada Juli 2025 lalu, baru lima koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) yang resmi beroperasi di tiga kecamatan.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Batu, Nurochman, saat membuka Workshop Pelatihan Perkoperasian Kota Batu di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani.
“Ada lima KDKMP yang sudah aktif tersebar di tiga kecamatan,” tutur Cak Nur sapaanya, Kamis (27/11/2025).
Ia merinci, dua KDKMP berjalan di Kecamatan Junrejo, tepatnya di Kelurahan Dadaprejo dan Desa Pendem. Di Kecamatan Batu beroperasi satu koperasi di Kelurahan Sisir. Sementara dua lainnya berada di Kecamatan Bumiaji, yakni Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji.
Meski telah berjalan, upaya mempercepat realisasi KDKMP di 24 desa/kelurahan lain belum mulus. Kendala utamanya adalah minimnya ketersediaan lahan. “Salah satu faktor utamanya adalah minimnya ketersediaan lahan,” ujar Cak Nur.
Ia mengaku sudah meminta desa dan kelurahan menyiapkan lokasi. Namun kontur wilayah Kota Batu yang didominasi lereng pegunungan membuat banyak lokasi tak memenuhi syarat pembangunan koperasi.
Contohnya di Desa Sumberbrantas. Pembangunan fisik butuh kajian khusus karena berada di lereng gunung sehingga memerlukan rekomendasi teknis konstruksi. Ada juga kelurahan yang sama sekali tidak punya lahan, seperti Kelurahan Ngaglik.
“Bahkan pembangunan TPS3R saja tidak bisa dilakukan di Ngaglik karena tidak ada lahan,” tambahnya.
Kondisi itu membuat Pemkot Batu harus menyiapkan opsi solusi, mulai dari pemetaan ulang lahan hingga skema pemanfaatan aset lain yang memungkinkan.
Meski dihadang tantangan, Cak Nur menegaskan optimisme Pemkot Batu dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebut Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi lokomotif ekonomi rakyat, jika didukung tata kelola profesional dan penataan lahan yang terstruktur.
“Pemerintah Kota Batu berkomitmen memastikan prosesnya transparan, cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam workshop tersebut, para peserta mendapatkan materi manajemen usaha, tata kelola kelembagaan, hingga strategi mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai fondasi penguatan ekonomi desa dan kelurahan.
Dengan penguatan kapasitas SDM dan percepatan penyediaan lahan, Pemkot Batu optimistis target perluasan KDKMP bisa terus digenjot. “Dengan kerja sama anggota koperasi dan pemerintah, beberapa permasalahan akan segera diatasi,” imbuh Cak Nur.
Dandim 0818 Malang/Batu, Letkol CZI Bayu Nugroho menegaskan, pihaknya siap mengawal pembangunan fisik serta konsolidasi lahan. Ia menyebut beberapa desa memiliki lahan garapan berupa sewa perkebunan kayu hingga tebu.
“Karena itu diperlukan komunikasi persuasif kepada para penyewa agar proses pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan,” tambahnya.
Program KDKMP didanai 100 persen oleh pemerintah pusat. Selain itu, program ini berpotensi mendapat dukungan CSR. Dari sisi keuangan, PT Bank Negara Indonesia (BNI 46) ditunjuk mengelola anggaran dengan standar profesional.
Sementara pengawalan aspek hukumnya dikoordinasikan bersama kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan seluruh proses berlangsung aman dan sesuai regulasi. (Ananto Wibowo)
