Bupati Malang, Sanusi, saat menghadiri kick off program digitalisasi ekosistem sapi perah di OJK Malang. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
MALANG POST – Bupati Malang, HM Sanusi, merasa keberatan dengan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD). Karena itu saat ada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Malang, dia curhat dan sambat betapa beratnya membikin program kerja dengan anggaran TKD terkurangi Rp 546 miliar lebih.
Pejabat Kemenkeu yang hadir di kegiatan ‘Kick Off On Boarding Fase 1 Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa (14/10/2025) adalah Adi Budiarso. Sekarang menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya Kemenkeu.
“Selamat datang di Malang, mudah-mudahan bisa membantu TKD-nya jangan sampai dikurangi,” ujar Sanusi.
Sanusi pun kemudian menguraikan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang Rp 1 triliun. Sedang anggaran pendidikan Rp 1,5 triliun, Dinas Kesehatan Rp 460 miliar. Sudah dikurangi juga kena refocusing, kini dikurangi lagi. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang mencapai 235 ribu jiwa.
Menurut Sanusi, saat ini ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer dari pusat masih tinggi. Karena itu kalau mengandalkan PAD Rp 1 triliun untuk membangunan Kabupaten Malang tentu berat.
Dalam kesempatan ini, Bupati Sanusi juga mengungkapkan selain potensi sapi perah yang tinggi, Kabupaten Malang juga potensi pertanian tebu yang besar. Hanya saja permasalahan selama ini di petani soal rendemen tebu.
Sempat pabrik memakai digital, rendemen tebu petani meningkat tinggi. Sempat 12 persen. Yaitu 1 kuintal tebu jadi 12 kg gula. Tetapi, setelah kembali ke konvensional, rendemen itu turun seperti semula yaitu berkisar 6 atau 7.
Karena itu, Sanusi memohon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar program digitalisaai ekosistem sapi perah juga diterapkan di petani tebu. Agar produksi gula meningkat dan petani bisa sejahtera.
Terpisah, Adi Budiarso saat dikonfirmasi masalah pemangkasan TKD yang banyak diproses kepala daerah menyatakan bahwa masalah pengurangan TKD itu masih dipertimbangkan kembali. Termasuk untuk Pemkab Malang.
“Saat ini masih dibahas kembali. Bisa saja untuk Kabupaten Malang berubah,” jelasnya.
Sebenarnya pemangkasan TKD tak hanya terjadi untuk Kabupaten Malang. Tetapi daerah-daerah lain, termasuk Kota Malang dan Kota Batu. Menyikapi hak ini, Kota Malang ancang-ancang untuk mengoptimalkan PAD. (Eka Nurcahyo)
