MALANG POST – Turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Batu pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius wakil rakyat. Mereka meminta Pemkot Batu berhati-hati dalam melakukan pemetaan dan rasionalisasi anggaran agar sektor-sektor krusial tidak ikut terdampak.
Seperti diketahui, alokasi dana TKD yang akan diterima Pemkot Batu tahun depan bakal menyusut cukup tajam. Dari semula Rp765,3 miliar menjadi hanya Rp597,3 miliar. Artinya, terjadi penurunan hingga Rp 168 miliar. Kondisi itu membuat dewan mendesak agar penghematan dilakukan selektif dan tepat sasaran.
Aggota DPRD Kota Batu Fraksi PKB, Rosidah Erawati menyatakan, agar pemerintah tidak gegabah memangkas anggaran di sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Sebaliknya, efisiensi bisa dilakukan di pos-pos yang kurang urgen.
“Pemangkasan bisa dimulai dari perjalanan dinas (perjadin), belanja alat tulis kantor (ATK), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, bimtek, studi banding, hingga belanja kendaraan nonoperasional,” tegasnya.
Menurut Rosidah, langkah tersebut penting agar pembangunan daerah tetap berjalan, meskipun kemampuan fiskal sedang tertekan.
Ia menyebut, sejauh ini anggaran wajib atau mandatory spending masih tergolong baik. Misalnya, bidang pendidikan sudah dialokasikan 22,59 persen dari APBD melebihi batas minimal 20 persen. Namun, ia tetap menyoroti proporsionalitas penggunaannya.
“Masih banyak anggaran pendidikan yang terserap untuk biaya operasional, bukan peningkatan mutu pembelajaran. Ini perlu dievaluasi,” ujarnya.
DIPOTONG: Buntut turunya TKD untuk Kota Batu dewan minta Pemkot Batu memotong anggaran Perjadin dan TPP ASN. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Sementara itu, anggaran untuk belanja infrastruktur baru menyentuh 23,03 persen, jauh di bawah batas minimal 40 persen. Kondisi itu, menurutnya, wajar karena Pemkot Batu sedang melakukan penyesuaian dengan kemampuan fiskal.
“Namun, pos lain yang tidak mendesak tetap harus dirasionalisasi. Contohnya, pengurangan 50 persen anggaran perjadin dan ATK,” imbuhnya.
Ia bahkan menyarankan penghapusan kegiatan studi banding, capacity building dan bimtek luar kota yang dinilai minim manfaat bagi masyarakat. “Banyak kegiatan itu biayanya besar tapi tidak berdampak langsung bagi pembangunan,” tambahnya.
Dengan berkurangnya pundi-pundi dari pusat, DPRD juga meminta Pemkot Batu lebih kreatif dan cermat dalam menjaga stabilitas fiskal. Fokus harus diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi warga, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Prinsipnya, setiap rupiah APBD harus kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Senada, Anggota DPRD Kota Batu Fraksi PKS, Nurudin Muhammad menilai penurunan dana TKD ini menjadi ujian kedewasaan fiskal Pemkot Batu. Ia mendorong agar Pemkot melakukan pemetaan ulang anggaran dengan lebih teliti.
“Belanja perjalanan dinas dan kegiatan nonprioritas harus ditekan lebih dalam,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai alokasi dana infrastruktur masih layak dipertahankan, asalkan diarahkan pada pembangunan yang menyentuh kepentingan publik, seperti perbaikan jalan dan pedestrian.
Menurut Nurudin, langkah efisiensi juga harus diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, realisasi penerimaan pajak dan retribusi masih jauh dari target.
“Per 8 Oktober lalu, realisasi pajak baru mencapai 72,6 persen atau Rp193 miliar, masih tertinggal dari target,” ungkapnya.
Ia menduga masih ada kebocoran pajak dan retribusi yang belum ditangani tuntas. Karena itu, ia menilai optimalisasi PAD menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkot Batu di tengah penurunan dana transfer pusat.
“Jangan sampai APBD kita hanya bergantung pada TKD, sementara PAD belum optimal,” tegasnya.
Nurudin juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program agar tidak banyak anggaran yang tidak terserap dan akhirnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Jangan sampai program sudah dianggarkan tapi tidak jalan. Itu sama saja pemborosan,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)
