MALANG POST – Seluruh pejabat publik, harus patuh dengan protokol komunikasi. Karena itulah, sudah seharusnya para pejabat publik memahami terkait protokol tersebut.
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., menyampaikan hal tersebut, saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (27/8/2025).
Kata Pia, sekarang ini tercermin komunikasi yang digunakan pejabat negara justru tidak berempati. Contohnya pada saat dilakukan sidang terbuka, justru di akhir mereka menari yang tentunya kurang tepat.
“Bahkan ketika di ranah pribadi, misal bermain sosial media, tetap harus bisa memegang teguh tata cara komunikasi yang baik,” ujarnya.
Pia juga menyoroti tentang aksi demo yang dilakukan masyarakat, sebagai respon atas kebijakan yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Karena memang kurang tepat di tengah ekonomi yang tertekan ini, justru DPR menyatakan pengajuan tunjangan dan lain lain.
“Komunikasi publik yang baik, seharusnya diwujudkan para wakil rakyat ini.”
“Menjaga sikap ketika di publik itu juga perlu di lakukan. Tapi nyatanya ketika mereka di konsumsi publik disorot kamera menari nari, seakan mencerminkan rasa tidak punya empati,” tandasya.
Sementara itu, Guru Besar Manajemen Universitas Merdeka Malang, Prof. Dr. Boge Triatmanto, M.M. menjelaskan, di tengah ramainya wacana adanya beberapa tambahan tunjangan untuk DPR, masyarakat justru merasa semakin kesulitan.
“Apalagi ketika ada beberapa tunjangan untuk DPR yang direalisasikan, tidak ada pengaruh baiknya untuk masyarakat,” tandasnya.
Prof Boge menambahkan, meskipun ada data statistik yang menunjukkan daya beli naik, tapi realitanya tidak begitu. Bahkan pengangguran juga terus meningkat. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
