CALON SEKOLAH: Kepala KSP RI didampingi Wali Kota Malang serta beberapa Kepala OPD, saat meninjau lahan seluas 9 hektare, yang akan dibangun SR Terpadu, di wilayah Kelurahan Buring, Kedungkandang. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI (KSP), Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meninjau kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat (SR) di Kota Malang.
Nantinya pada tahun ajaran 2025/2026, sudah disiapkan 100 siswa. Akan berlangsung pada 7 Juli 2025 mendatang.
Titik pertama peninjauan, menuju satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Berikutnya gedung Poltekom, untuk kegiatan operasional SR tingkat SMP. Semuanya berada di kawasan Kelurahan Tlogowaru, Kedungkandang.
Kepala KSP juga melihat lahan aset Pemkot Malang seluas 9 hektare, di kawasan Kelurahan Buring. Yang akan dibangun gedung SR terpadu, untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Oleh Kemensos RI melalui Kementerian PU. Saat ini masih berproses di Kemensos RI.
Saat meninjau SPPG, Putranto menemukan masih banyak catatan untuk segera diperbaiki. Salah satunya menyangkut tata kelola dan penerapan proses pengolahan makanan secara higienis dan baik sekaligus benar.
“Termasuk air limbah air paskapengolahan bisa disiramkan ke tanaman. Karena masih bermanfaat untuk kesuburan tanaman,” jelas Putranto ke Malang Post, Jumat (20/6/2025).
Sementara untuk Sekolah Rakyat, Putranto kembali menegaskan, program itu diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan. Sekaligus anak-anak mendapatkan pendidikan strata yang sama seperti lainnya.
Target pertama adalah membangun 100 SR di seluruh Indonesia. Satu SR diharapkan bisa menampung 1000 murid tidak mampu.
“Untuk saat ini kita diprioritaskan bagi warga berkategori miskin ekstrem. Baik kondisi putra-putri maupun orang tuanya.”
“Nantinya kita akan memenuhi segala kebutuhan mereka selama hidup di asrama. Selama tiga tahun menempuh pendidikan,” ungkapnya.
DARI PUSAT: Kepala KSP RI, Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat meninjau Poltekom yang sementara akan dipakai Sekolah Rakyat, untuk tahun ajaran baru 2025/2026. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Untuk memastikan pendidikan betul-betul dilaksanakan dengan baik, jelasnya, Kemensos RI memfasilitasi sarana dan prasarana. Seperti ruang laboratorium, cctv, asrama dan lainnya.
“Setiap saat Bapak Presiden melakukan peninjauan, mereka terpantau benar-benar sibuk belajar.”
“Bapak Presiden berharap siswa-siswi SR, bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK berbasis vokasi. Agar mampu berdaya saing, memiliki ketrampilan atau keahlian dan menjadi orang sukses atau entrepreneur handal.”
“Oleh karenanya, pemerintah tengah mempersiapkan sumber daya manusia dan pendidikannya sejak dini. Sekaligus dari segi kesehatannya,” ujarnya.
Pihaknya juga melihat, peranan Pemkot Malang untuk kepentingan SR, yang merupakan program strategis nasional (PSN), sangat luar biasa. Terbukti lahan seluas 9 hektare, disiapkan untuk pembangunan SR secara terpadu.
“Termasuk mempersiapkan tenaga pendidik dan calon siswa-siswi SR sesuai dengan ketentuan.”
“Nanti akan ada empat rombongan belajar (rombel). Untuk 100 siswa-siswi SR untuk jenjang SMP,” imbuhnya.
Usai mendampingi KSP RI, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, dari kunjungan sekaligus peninjauan dari KSP RI, didapatkan banyak masukan untuk penyempurnaan dari program yang dijalankan.
“Kami mendukung penuh keberlangsungan SR di Kota Malang. Kami siap mengawal hingga calon siswa SR, mendapatkan kesuksesan untuk menatap masa depannya,” ujar Wahyu Hidayat. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
