MALANG POST – Bupati Malang, HM. Sanusi, kembali menegaskan rencana pembangunan jalan tol Kepanjen – Malang, saat rapat tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum.
Jalan tol yang sedianya memiliki panjang sekitar 30 kilometer ini, sebenarnya sudah menjadi proyek priorias Pemerintah Pusat, yang sedianya dilaksanakan pengerjaannya tahun 2025-2029.
Mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansan dan sejumlah Bupati di Jawa Timur, rapat tertutup yang dihadiri Abah Sanusi -panggilan akrab Bupati Malang- berlangsung di Ruang Rapat Menteri PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) sore kemarin.
Selain soal jalan tol, Abah Sanusi juga meminta bantuan Kementerian PU, dalam memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana alam.
Pasalnya, produksi pertanian di Kabupaten Malang, menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun, akibat banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
“Jadi selain jalan tol dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dibutuhkan masyarakat, antara lain untuk irigasi dan pengairan, kami peu bantuan Kementerian PU.”
“Produksi padi di Kabupaten Malang menurun, karena banyak tanggul yang jebol. Seperti Sungai Konto, Sungai Lesti dan Sungai Sumberbanteng, sehingga banyak persawahan tidak dapat diairi,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Di kesempatan tersebut, Abah Sanusi juga mengusulkan program untuk perbaikan jalan di Kabupaten Malang. Diantaranya soal perkembangan jalan penghubung Kecamatan Kepanjen – Pagak, sepanjang 16 kilometer.
“Karena program Bapak Presiden Prabowo sekarang ini adalah ketahanan pangan, maka di bidang pengairan itu yang kita tekankan untuk mendukung. Harusnya ada bantuan khusus dari pusat,” jelas Bupati Malang, seusai mengikuti rapat tertutup bersama Menteri PU.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sendiri, dalam rapat itu juga menegaskan komitmen Pemerintah Pusat, dalam mendukung target swasembada pangan, melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jawa Timur.
Menteri Dody mengungkapkan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, menjadi dasar kuat untuk mendukung daerah mencapai swasembada pangan.
Karena itulah, Menteri Dody meminta para Bupati, segera mengirimkan surat resmi terkait kebutuhan masing-masing agar bisa segera diproses.
”Infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, yang berperan penting dalam target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jawa Timur sebesar 12,6 juta ton pada 2025.”
“Oleh karena itu, Kementerian PU siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sumber daya air yang menunjang pertanian.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi respons cepat Menteri Dody dan jajaran Kementerian PU. Ia mengatakan, dukungan pusat sangat krusial agar target produksi gabah bisa tercapai.
“Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” ungkap Khofifah.
Adapun pada pertemuan ikut, mendampingi Gubernur Jawa Timur, yaitu Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Bojonegoro Setyo Wahyono, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman.
Juga hadir Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.
Ditambah Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, serta Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Baju Trihaksoro. (*/Prokopim/ Ra Indrata)
