MALANG POST – Universitas Islam Malang (Unisma) mengelar Seminar Nasional yang bertemakan “Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabinet Merah Putih: Implikasi bagi Lembaga Pendidikan Swasta”
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu siang (19/2/2025) di Gedung Ali Bin Abi Thalib lantai 7 unisma.
Menghadirkan beberapa akademisi dan pakar kompeten di bidangnya serta sebagai narasumbernya adalah Prof. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) serta dr Ki Saur Panjaitan ketua BMPS pusat.
Dalam kesempatan ini Rektor Unisma Prof Junaidi meminta komitmen pemerintah terhadap implementasi kebijakan pendidikan yang berpihak sekolah swasta.
Prof Junaidi menjelaskan, karena jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan swasta sudah lebih dahulu mengambil peran. Banyak organisasi baik bernafaskan agama maupun bukan, turut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun dalam perkembangannya, pemerintah justru menciptakan kebijakan yang kurang berpihak kepada pendidikan swasta.
Banyak persoalan yang harus dihadapi oleh sekolah swasta, mulai dari penerimaan murid baru, hingga distribusi guru. Sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Malang, Junaidi sering mendengar keluhan-keluhan tersebut.
Seminar Nasional yang di gelar oleh Unisma yang menghadirkan Wamendikdasmen Rabu siang, (19/2/2025) di Gedung Ali Bin Abi Thalib lantai 7 Unisma. (M. Abd. Rahman Rozzi/Malang Post)
Menanggapi masukan tersebut, Prof. Atip juga menjelaskan bahwa arah kebijakan Kemendikdasmen terhadap sekolah swasta telah berimplikasi positif. Terlebih komitmen Kemendikdasmen menghadirkan pendidikan berkualitas dan bermutu.
“Swasta itu mitra. Harus diakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan pendidikan apalagi yang bermutu sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Prof Atip juga beberapa kali berkata bahwa, “Pihaknya memastikan sekolah swasta tidak akan kehabisan guru maupun murid”.
Salah satu upayanya yang dilakukan ialah melalui Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru.
Prof Atip menjelaskan sudah banyak keluhan tentang guru swasta yang mengikuti seleksi ASN justru ditarik untuk mengajar sekolah negeri.
“Kami keliling ke daerah dan sama aspirasinya sehingga kami langsung tindaklanjuti.”
“Termasuk regulasi yang memungkinkan guru di sekolah swasta dan diangkat ASN untuk bisa dipekerjakan kembali di situ,” paparnya.
Regulasi tersebut diciptakan agar terjadi pemerataan terhadap kualitas pendidikan di tingkat swasta.
Sementara itu sejak diterapkannya zonasi, membuat sekolah swasta harus semakin bersaing dengan sekolah negeri. Ia mengatakan bahwa siswa yang bersekolah di swasta akibat tak diterima di sekolah negeri, akan dibantu oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan terkait pemberian bantuan kepada sekolah swasta.
“Ada satu klausul dalam Permendagri bahwa Pemda berkewajiban dan didorong untuk membantu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan bersekolah swasta. Maka gak boleh lagi ada swasta yang tidak kebagian murid,” tegasnya. (M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
