MALANG POST – Konstelasi Pilkada 2024 di Kabupaten Malang, mulai memanas. Bahkan gara-gara dukungan terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, dalam tubuh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Malang, diterpa isu perpecahan.
Meski hal itu dianggap ‘wajar’. Karena kedua Bacabup Malang, yang ikut dalam Pilbup 2024, sama-sama kader PDI-P. Mereka adalah HM Sanusi dan H Gunawan.
Namun secara resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, hanya menurunkan rekomendasi kepada HM Sanusi, sebagai petahana yang maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2024.
Sedangkan Gunawan, yang tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, tetapi tetap maju dalam kontestasi Pilbup, lewat empat partai politik yang lain. Yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Apalagi dengan Gunawan ikut konstetasi politik di Pilbup Malang, tentunya dalam Pemilihan Umum Kepala Dearah (Pemilukada) Serentak 2024 di Kabupaten Malang, November mendatang, tidak lagi ada kotak kosong.
Karena sebelumnya, masyarakat memprediksi bahwa dalam Pemilukada Serentak 2024, paslon Sanusi-Lathifah, akan melawan kotak kosong.
Tapi dengan majunya Gunawan-Umar di Pilbup Malang, maka di Kabupaten Malang tetap tercipta demokrasi. Masyarakat Kabupaten Malang mempunyai pilihan untuk memilih Paslon Bupati Malang, sesuai keinginan hati nuraninya. Karena nasib rakyat ditentukan dalam 5 tahun mendatang, sehingga harus memilih paslon yang tepat.
“Memang dalam beberapa Minggu terakhir ini, diterpa isu bahwa pengurus DPC PDI-P pecah terkait dukungan paslon Bupati Malang,” ujar salah satu warga Desa Bululawang, Kecamatan Bululawan, Kabupaten Malang, Ahmad Mashuri, kemarin.
Sebab, kata dia, kedua paslon tersebut sama-sama kader PDI-P. Bahkan Sanusi dan Gunawan merupakan teman sejak kecil. Tempat tinggalnya juga sama di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
Namun kini, keduanya sama-sama merebut kursi N1, di Pilkada Kabupaten Malang 2024.
Jika isu pecahnya pengurus DPC PDI-P Kabupaten Malang dalam mendukung paslon, itu benar, maka dukungan partai bakal mengurangi suara calon petahana.
“Tapi itu urusan partai pengusung paslon. Untuk masyarakat sendiri, tidak akan pengaruh dengan pecahnya dukungan paslon diinternal PDI-P.”
“Yang jelas, masyarakat Kabupaten Malang butuh perubahan, agar masyarakat bisa menikmati kebijakan yang pro rakyat dan bukan pro oligarki,” tandas Mashuri.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Malang, yang kini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, membantah jika ada perpecahan dukungan Cabup Malang.
Hingga kini, katanya, DPC PDI-P Kabupaten Malang masih tegak lurus mengamankan rekomendasi dan mendukung Sanusi-Lathifah (Salaf) maju di Pilkada Kabupaten Malang 2024.
“Isu itu saya yakinkan tidak benar. Pengurus dan kader PDI-P masih solid untuk memenangkan Salaf.”
“Bukti masih solidnya kader, dengan struktur DPC di 33 Partai Anak Cabang (PAC), yang tersebar di 390 desa, badan dan sayap partai, semua siap memenangkan Paslon Salaf,” tegasnya. (*/Ra Indrata)