SERIUS: Gus Farih bersama Ketua PWI Malang Raya, ketika memaparkan program kerja, untuk menyelesaikan permasalah kota, ketika nantinya terpilih sebagai Wakil Wali Kota Malang. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Jawa Timur, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, kembali menggelar Sinau Bareng Narasumber.
Kali ini yang hadir di Sekretariat PWI Malang Raya, adalah Ahmad Farih Sulaiman. Diskusi yang dikemas santai tersebut, Gus Farih –panggilan akrabnya- banyak mengupas problematika yang ada di Kota Malang.
Ketua Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono menyebut, masalah krusial di Kota Malang saat ini diantaranya banjir, karut marutnya zonasi dan amburadulnya pelayanan kesehatan.
Menurutnya, PR besar bagi Kepala Daerah yang terpilih mendatang, untuk menuntaskan tiga masalah tersebut.
“Maka perlu diskusi bersama untuk mengurai berbagai problematika tersebut,” ungkap Cahyono, Senin (24/6/2024).
Hasil dari diskusi ini diharapkan menjadi pijakan dalam menata Kota Malang lima tahun mendatang. Apalagi bakal calon kepala daerah, seperti Gus Farih ini, memiliki potensi besar untuk memimpin kota pendidikan.
Gus Farih sendiri adalah Komisi D DPRD Kota Malang. Pria 38 tahun itu juga Ketua Fraksi PKB yang mencalonkan diri menjadi Wakil Wali Kota (Wawali) Malang 2024-2029. Melalui desk Pilkada PKB Kota Malang.
Berbagai amanah sosial diemban Gus Farih. Diantaranya Ketua Garda Bangsa Kota Malang. Serta menjadi pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran (FKPQ) Kota Malang.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi pendidikan, Gus Farih paham benar upaya pihak pemerintah, yang sudah berupaya membiayai sekolah swasta agar pendidikan menjadi gratis.
Termasuk juga ikhtiarnya, SMP Negeri di Kota Malang sudah ditambah. Hingga saat ini, SMPN sudah mencapai 30 sekolah.
Namun hal tersebut ia yakini ditambah berapapun tidak akan menjawab permasalahan daya tampung.
“Menurut saya, salah satu solusinya dengan memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang telah ada,” ucapnya.
Masalah kesehatan, Gus Farih mengusulkan Kota Malang harusnya memiliki big data, yang bisa diakses lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pihaknya menilai, akar masalah layanan kesehatan beserta programnya tak jalan. Lantaran data antar dinas tidak sinkron.
“Dengan dibuatnya big data, demikian pula basis teknologi akan kuat di Kota Malang dan mengatasi masalah ketidaksinkronan program,” urainya.
Mengurai masalah banjir, Gus Farih menekankan ini problem tahunan dan tak perlu saling menyalahkan.
Menurutnya, ini hanya perlu evaluasi dan intropeksi diri. Dimana masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk tidak membuang sampah di sungai.
“Pemerintah Daerah memang perlu mengeluarkan Perda dengan sanksi yang tegas. Agar ada efek jera,” tandasnya.
Termasuk pengembang perumahan, juga menyumbang potensi banjir di Kota Malang. Mereka tidak menyediakan fasilitas umum (Fasum) dan lahan hijau. Juga lahan makam penghuni perumahan yang semestinya harus disediakan.
“Jangan sampai unit rumah sudah terjual semua, baru diserahkan ke Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (*/Ra Indrata)
