
Tomie Herawanto, Kepala Bappeda Kabupaten Malang. (Rizky Wijaya/DI’s Way Malang Post)
Malang – Dukungan dana untuk operasional penanganan Covid-19, tahun 2021 sudah dianggarkan. Melalui Belanja Program, anggaran tersebut akan disebar langsung ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan.
Namun, apabila ada sisa dari anggaran tersebut, harus segera ditransfer kepada Bendahara Dinas, yang sudah mengajukan. Dulu, pola hibah bansos melekat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Saat ini, sudah melekat ke masing-masing kedinasan.
‘’Sesuai regulasi SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri dan Menkeu, Perangkat Daerah sebagai pelaksana Satgas (Satuan Tugas) Covid-19, bisa merujuk kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menyesuaikan dengan kewenangannya. Terkait jika ada sisa dari BTT, harap langsung di transfer kepada Bendahara Dinas yang mengajukan dalam waktu 1×24 jam,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.
Sementara itu, untuk mendukung penanganan Covid-19 di skala desa, Tomie menegaskan sudah dialokasikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
‘’Nah, untuk yang satu ini, harapan kami tahun depan (2021) harap diperhatikan lagi. Sebab tahun depan itu kita tidak tahu berapa jumlah besarannya,’’ imbuh Tomie.
Sebagai informasi, anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Program tersebut, sebesar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut tidak akan terbebani biaya untuk kebutuhan vaksin. Sebab, dari informasi yang dihimpun, vaksin akan digratiskan.
‘’Misalnya sekarang untuk vaksin Kabupaten Malang sekitar Rp 3 juta, yang akan dihabiskan kita juga belum tahu. Yang jelas vaksin sudah gratis, sehingga APBD tidak terbebani dan dana dukungan operasional untuk penanganan covid 19 di tahun 2021, sudah dianggarkan,’’ pungkasnya. (riz/rdt)