Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Penggunaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Wasis Prabowo. (Foto: Choirul Amin)
Malang Post – Sejumlah hal penting ditekankan narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2023, yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11/2023).
Workshop ini menghadirkan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Penggunaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Wasis Prabowo.
Narasumber lainnya, dari salah satu Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang membidangi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Penggunaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Wasis Prabowo menyatakan, resiko kesalahan penggunaan keuangan di desa cenderung meningkat.
“Dari hasil evaluasi kami sendiri, kami menemukan sejumlah permasalahan. Kita tahu resiko kecurangan (penggunaan keuangan) desa, trennya semakin meningkat,” kata Wasis Prabowo, usai memberi pemaparan di acara workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2023, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11/2023) sore.
Diungkapkan, resiko kecurangan yang pernah ditemukan ini, sebabnya bisa karena ketidaktahuan mekanisme pengelolaan, namun bisa juga karena faktor kesengajaan atau diniatkan, serta terjadi berulang-ulang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mendorong dilakukannya pengawasan bersama berbagai pihak. Menurutnya, hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Narasumber lainnya, Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menekankan, indikator dan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah pusat, harus dipedomi dalam perencanaan penganggaran hingga semua level.
“Semua berbasis perencanaan (pembangunan). Dan, apa yang diberikan pemerintah dasarnya adalah capaian kinerja, dan harus disesuaikan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Andreas, Kamis (9/11/2023) sore.
Ia juga menjelaskan, ada skema pembiayaan dari pemerintah pusat yang bisa diakses pemerintah daerah, untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah pada APBD. Seperti halnya, DAK (Dana Alokasi Khusus) Tematik dari APBN.
Kegiatan workshop ini dibuka Bupati Malang, HM Sanusi, dan diikuti perwakilan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Malang, dan sejumlah jajajaran OPD Pemkab Malang terkait.
Dalam sambutannya, Bupati berharap, dengan wilayah sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan, sangat dibutuhkan dukungan khusus dari pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang sudah direncanakan. (Choirul Amin)
