
Gubernur Khofifah di salah satu acara Pemprov Jatim (Foto: Dok. Humas Pemprov Jatim)
SURABAYA – Tanggal 10 Desember merupakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong semua kabupaten dan kota di Jatim untuk menjadi Kota Ramah HAM.
Apa itu Kota Ramah HAM? Ini merupakan sebuah konsepsi, agar dalam tata pemerintah daerah tersebut memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan mengakses ruang sosial, ekonomi, politik, sosial dan budaya secara inklusif.
“Bagi yang sudah ramah HAM, terima kasih dan bagi daerah yang belum tolong diusahakan segera terpenuhi,” kata Gubernur Khofifah seperti dikutip dari Siaran Pers Humas Pemprov Jatim, Jumat (11/12).
Menurut ia, pembangunan bukan hanya soal fisik, namun juga karakter, interaksi, dan relasi antar manusia yang juga harus inklusif, tidak eksklusif. Peringatan hari HAM ke-72 tahun 2020 ini harus menjadi momentum memperkuat komitmen, tekad, dan aksi nyata seluuruh kabupaten dan kota di Jatim agar melakukan perlindungan terhadap HAM.
“Ada 19 kabupaten dan kota yang baru saja melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember kemarin. Saya berhadap kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, pemenuhan HAM tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, namun juga daerah dan masyarakat. Maka dari itu butuh sinergitas dan kolaborasi yang erat agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terealisasi.
“Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak bagi difabel, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Aziz Tri P)