Pembongkaran Pagar Balkot Dinilai Tidak Prosedural

Malang Post – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi menegaskan, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang. Terhadap pagar Balai Kota Malang, dinilai tidak prosedural.

“Pelaksanaan pembongkarannya boleh dibilang tidak prosedural. Karena kita tidak diajak membahasnya. Kita pun tidak pernah menganggarkannya. Tapi sudah melakukan pembongkaran,” tegas Wanedi, Kamis (3/08/2023).

Pihaknya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan anggota Banggar DPRD dari F-PKB, Arif Wahyudi. Yang dilakukan Pemkot Malang, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Alun-Alun Tugu.

“Siapa yang bongkar dan berapa anggarannya. Tidak ada pembahasan terlebih dahulu. Tahu-tahunya muncul berita di media massa, Pemkot telah membongkar pagar Balkot. Apa maksud dan tujuannya,” kata Wanedi.

Mantan Ketua Komisi D ini juga menyebutkan, perihal tembusan atau permintaan. Terkait pembongkaran pagar Balkot. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima pengajuan dari Pemkot Malang.

“Kami berpikiran siapa pun yang berkeinginan terhadap pembongkaran itu. Tentunya harus diikuti dengan cara yang prosedural. Kami (DPRD) mesti diajak bicara dulu, sebelum membongkarnya,” terang dia.

Menurutnya, semestinya Pemkot Malang secara etikanya membahas bersama DPRD. Memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan. Nilai urgensinya sejauh apa mengenai pembongkaran tersebut.

“Kita gak paham, anggarannya dari mana. Urgensinya seperti apa. Langsung main bongkar, tanpa ada pembahasan. Terkecuali kondisinya sedang force majeure (darurat), barulah anggaran insidentil bisa digunakannya,” tambahnya.

Wanedi menyinggung, taruhlah akan diajukan lewat APBD Perubahan atau Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Pemkot tetap wajib membahasnya bersama dengan DPRD. Ada nilai penetapannya, baik jenis kegiatan maupun nilai anggaran kebutuhannya.

“Kami sendiri menilai pembongkaran pagar Balkot, tidak ada nilai urgensinya atau tidak penting. Selain hal itu, segi keamanannya apa sudah dipikirkan matang. Semisal ada aksi demo dan keamanan lainnya,” bebernya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menguatkan apa yang diutarakan oleh Sekretaris Komisi C. Saat ditemui awak media, usai rapat paripurna di DPRD, Kamis (3/08/2023).

Made menuturkan, pembongkaran pagar Balkot menjadi atensi bersama di DPRD. Pihaknya pun pada pembahasan APBD 2023 sama sekali tidak membahasnya. Termasuk, anggaran pembongkaran pagar Balkot.

“Kami instruksikan kepada Komisi C menanyakan anggarannya dari mana. Apakah ada kegiatan refocusing, kalau ada refocusing alasannya apa di refocusing,” tuturnya.

Ketua DPC PDIP Kota Malang ini berpendapat, semestinya Pemkot Malang melakukan komunikasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan aksi pembongkaran pagar.

“Kami menghargai pembongkaran pagar, menjadi kewenangan Pemkot. Tapi setidaknya etika politik dikedepankan, menyampaikan kepada kita. Selain etika, perihal estetika mesti diperhatikan,” imbuhnya.

Masih kata Made, pihaknya masih akan melihat aspirasi masyarakat. Kondisi seperti ini akan terjadi pro kontra. Sekiranya masyarakat meminta dikembalikan lagi (pagarnya) atau seperti apa?.

“Kita akan melakukan evaluasi, setelah pembangunan revitalisasi Alun Tugu selesai. Untuk saat ini biar diperdalam oleh Komisi C. Memanggil OPD terkait. Perihal pembongkaran pagar Balkot tersebut,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)