Timsus LIRA Pelototi Gerakan Timses

Malang – Pengawasan terhadap potensi terjadinya money politic ternyata menjadi salah satu prioritas dalam gelaran Pilkada Kabupaten Malang 2020. Tak hanya polisi. Namun, pengawasan itu juga dilakukan oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang. 

Komitmen LIRA terlibat langsung dalam mengawasi adanya potensi praktik-praktik money politic jelang pencoblosan hari ini, yakni dengan membentuk Gerakan Anti Money Politic. Bupati LIRA Malang sekaligus Penanggungjawab Gerakan Anti Money Politic, HM Zuhdy Achmadi SH, mengatakan, ada tim khusus (timsus) yang bergerak dan memonitor seluruh wilayah Kabupaten Malang.

“Gerakan Anti Money Politics LIRA Malang akan turut memantau dan mengawasi di masa tenang menjelang pelaksanaan pencoblosan. Kami membentuk tim di seluruh wilayah dan berjejaring se-Kabupaten Malang,” ujar pria yang akrap disapa Didik ini.

Dalam operasinya di lapangan, LIRA juga berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Malang. Termasuk Bawaslu, Polres Malang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang. 

Pihaknya berharap agar semua paslon maupun timsesnya bisa menjaga kondusivitas yang sudah tercipta. Juga menghindari praktik-praktik yang berpotensi menjadi pelanggaran. 

“Kami mengimbau kepada paslon maupun timses manapun untuk saling menjaga kondusivitas Pilkada Kabupaten Malang, dengan tidak melakukan gerakan-gerakan yang melanggar aturan perundang-undangan, khususnya terkait money politic dan mobilisasi massa untuk memilih pasangan calon tertentu,” tegas Didik.

Selain paslon, dirinya juga mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Malang, termasuk kepala dan perangkatnya agar tidak ikut terlibat dan tetap menjaga netralitasnya. 

“Kami akan melakukan patroli, pemantauan dan pengawasan serta menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat. Apabila ada temuan di masyarakat yang terkait dengan aktivitas money politic dan mobilisasi massa untuk menggerakan pilihan kepada pasangan calon tertentu, tentu akan kami laporkan ke penegak hukum,” ungkap Didik.

Personelnya, sebanyak 99 orang yang berada dalam tim Gerakan Anti Money Politics LIRA. Pihaknya pun menyiapkan posko aduan di masing-masing kecamatan. 

“Kami bergerak sampai nanti penetapan. Kami sebetulnya sudah bergerak sebelum hari ini deklarasi. Gerakan Anti Money Politics merupakan tim kecil. Kami sudah ada sejak 2009, namun kami belum pernah sampaikan ke publik. Hari ini kami kenalkan kepada publik,” pungkas Didik.(riz/ekn)