Pajak Daerah di Akhir Mei 2023, Baru Tercatat 12,4 Persen

Malang Post – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto. Diwakili Kepala bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Daerah, Dwi Hermawan menginformasikan, terkait sembilan jenis pajak daerah, yang berhasil dikumpulkan.

“Target pajak daerah Kota Malang pada 2023 kali ini, sebesar Rp1 triliun koma 6 juta. Di kwartal pertama hingga 30 Mei 2023 lalu, baru tercapai Rp124.473.851.544 atau secara prosentase baru tercapai 12,4 persen sekian,” kata Dwi Hermawan, Jumat (2/06/2023).

Diterangkan, tiga pajak daerah seperti pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir. Baik di triwulan pertama maupun kedua, semuanya memenuhi target. Kendati masih ada sisa waktu sebulan, yakni Juni 2023.

“Jenis pajak lainnya, diantaranya pajak Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, PBB, BPHTB, Restoran dan Hiburan. Triwulan pertama terpenuhi targetnya. Namun, triwulan kedua terdapat kekurangan keselurahan sekitar 38 persen. Kami akan selesaikan di dalam sebulan ini, yaitu Juni 2023,” terang Dwi.

Mantan lurah Dinoyo ini kembali menuturkan, jika dirinci kekurangan target pajak di triwulan kedua tersebut. Antara lain, pajak Hiburan kurang 55 persen targetnya. Pajak Penerangan Jalan kurang 9 persen, ABT kurang 44 persen, PBB kurang 42 persen.

“Ada lagi pajak BPHTB, yang selama ini mendominasi pajak daerah. Di triwulan kedua ini ternyata kasih kurang 65 persen. Satu lagi pajak Restoran masih kurang 19 persen,” tuturnya.

Untuk mendongkrak atau meningkatkan capaian target pajak daerah, lebih cepat dan maksimal hasilnya. Pihaknya terus mengintensifkan penagihan piutang pajak kepada wajib pajak (WP). Yang selama ini terpiutang atau belum terselesaikan secara optimal.

“Disamping itu, capaian target juga didukung dengan inovasi atau terobosan lainnya. Seperti pola pemutihan (penghapusan denda), gebyar hadiah, serta keringanan waktu (mengangsur) dalam menyelesaikan piutang pajaknya dari para WP,” tambahnya.

Selain dari itu, Bapenda pun berharap kepada semua perangkat daerah (OPD). Bisa membantu turut menggali dari sisi pajak hiburan. Berinovasi atau berkreasi melalui gelaran event. Yang berpotensi mendatangkan sekaligus menghasilkan pajak hiburan.

“Cara lainnya, BPHTB salah satu dari sembilan pajak daerah yang besar jumlahnya. Kami akan lebih menguatkan sinergi dengan pejabat notaris. Sekiranya mengalami kendala di masyarakat. Kami siap membantu mencarikan solusinya. Agar setiap proses transaksi (BPHTB), bisa terlaporkan ke Bapenda lebih mudah dan cepat,” tegas Dwi.

Terakhir, yang perlu disampaikan ke semua masyarakat. Bapenda Kota Malang berupaya terus peningkatan pajak daerah. Dengan berbagai inovasi yang digulirkan. Guna bisa mencapai target pajak lebih mudah dan gampang dalam merealisasikannya.

“Terlebih lagi, di sisa waktu tujuh bulan ini. Kami harus berjuang keras memenuhi target pajak daerah tersebut. Dengan iringan doa dan harapan pula, kami bertekad akan bisa melampauinya. Dengan meminimalisir terjadinya kebocoran atau manipulasi pajak,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)