Malang Post – Sebagian wali murid yang mendaftarkan putra-putrinya di SMKN di Kota Malang dan berstatus keterima, merasa kaget dan sedikit mengeluh. Terkait pembelian seragam untuk siswa baru yang mencapai Rp1,6 juta.
“Itupun hanya berupa kain saja, bukan bentuk seragam jadi. Kecuali seragam kaos olahraga sudah bentuk jadi. Melihat harga segitu, belum ongkos jahitannya. Jika dikalkulasi mencapai sekitar Rp2 jutaan untuk seragam saja,” ungkap Rn (48), pria tidak memiliki pekerjaan tetap tersebut.
Padahal keluarga mengantongi kartu resmi dari pemerintah. Rn menjelaskan, pihaknya masih kebebanan membeli seragam senilai Rp1,6 juta. Sepertinya tidak di satu sekolah saja, tapi menyeluruh di SMKN.
Info yang beredar dari wali murid ke wali murid lainnya saat dijumpainya.”Kendati seragam ini kembali kepada anaknya, tapi janganlah terlalu mahal dalam menjual ke wali murid. Itupun belum terhitung ongkos jahitnya. Kondisi seperti ini, semoga Diknas Jatim peduli dan paham kondisi ekonomi orang tidak mampu, sekaligus ekonomi belum bangkit secara seratus persen,” jelas Rn.
Setiap PPDB, menurut Rn, permasalahan senantiasa muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat. Termasuk pembelian seragamnya.
“Kami rasa sangat mahal, dan tentunya memberatkan pada wali murid. Terlebih wali murid tidak mampu secara ekonomi,” imbuhya.
Seorang narasumber yang tidak mau diungkapkan jati dirinya, namun paham betul akan persoalan seragam tersebut, membenarkan jika pembelian seragam di lingkungan SMKN di Kota Malang merata Rp1,6 juta.
“Yang membedakan adalah kebutuhan pada ciri khas sekolahnya. Dan betul setelah ada kesepakatan, semua SMKN di Kota Malang pembelian seragam harganya sama. Bertujuan agar tidak memanfaatkan momen PPDB,” jawab dia.
Disinggung apakah itu berdasarkan kesepakatan MKKS SMKN di Kota Malang atau apakah adanya instruksi dari pihak terkait. Ia menjelaskan, instruksi bukan tapi semua melayaninya. “Untuk batas-batas sekolah, agar tidak terjadi intervensi sesama sekolah. Dan intinya tidak boleh ada aksi negatif, karena seragam menjadi kebutuhan siswa sekaligus identitas sekolah. Dan lagi, pembelian seragam tersebut. Insyaallah tidak merugikan,” tambah dia, Rabu (13/07/2022).
Sementara pihak Dinas Pendidikan Cabang Malang Kota dan Batu, Kasi SMA/PKBLK saat dikonfirmasi menyatakan belum mengetahuinya. “Maaf kami akan mencari tahu atau informasi dulu,” jawab Asrofi dari ponselnya, Rabu (13/07/2022). (Iwan – Ra Indrata)
