Malang Post – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, menggelar sosialisasi pendidikan Holistik Integratif dalam rangkaian membangun sumber daya yang unggul.
Siti Mutmaituul Izzah, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini, mengatakan sebagai narasumber Dr Siti Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Malang.
Sosialisasi ini sesuai Perpres no 60 tahun 2013 yang menjelaskan, untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul dengan memperhatikan hak tumbuh kembang anak sejak usia 1 sampai 6 tahun.
Dalam memberikan dan memenuhi rangsangan pendidikan, kesehatan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini, diberikan secara sistematis, berkolaborasi dan berkesinambungan.
Pesertanya adalah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dari 33 kecamatan dengan perwakilan satu peserta, 33 HIMPAUDI, Penilik dan Pengawas serta satu peserta dari Ikatan Guru Roudlotul Athfal (IGRA).
Harapannya melalui bimtek ini, bisa mengimbaskan kepada lembaga lain dan saudara-saudara IGRA di Kabupaten Malang.
Cecep Lili , Kepala Bidang PAUD Dikmas menambahkan. Era pengelolaan PAUD saat ini sudah berubah. Bukan hanya dari sisi pendidikan, tetapi dari sisi Holistik Integratif. Artinya, layanan pendidikan tidak hanya tanggungjawab dinas pendidikan, tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Mulai dinas kesehatan, dinas diapendukcapil dan BKKBN.
“Karena kedepan, harus memperhatikan Holistik Integratif. Agar program kebijakan 2022 bisa bagus. Dalam pendidikan ini ada 4 instrumen yang utama. Salah satunya, pendidikan HI. Nanti kami akan membuat pioner, dalam satu kecamatan ada satu lembaga,” ujar Cecep.
“Pendidikan Holistic Integratif ini, sudah melibatkan pihak internasional. Karena pendidikan berbasis karakter, yang mandiri tidak masalah,” katanya.
Intinya berkolaborasi memenuhi kebutuhan layanan esensial anak dengan semua stakeholder. Seperti dengan kesehatan dan beberapa lembaga penyelenggara lain. Karena dalam membangun manusia yang unggul, harus berkolaborasi dengan Dinkes dalam hal ini puskesmas dan posyandu.
Bekerjasama secara administrasi dengan Dispendukcapil. Bahwa anak itu membutuhhkan hukum dari sisi perlindungan. Artinya proses administrasi yang sah, demi aturan negara. Sehingga ada perlakuan sekolah ramah anak.
Melalui kolaborasi, juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam menyelenggaakan pendidikan holistik Integratif. Karena dalam metode ini, tidak harus menggunakan mindset bangunan yang bagus adalah yang modern.
“Berbicara secara mikro, pendidikan holistik integratif adalah cara mikro pembelajaran dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan. Harusnya berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain,” pungkasnya. (yon/yan)
