MALANG POST – Satres PPA dan PPO Polres Malang mengungkap empat kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Terdiri atas dua perkara eksploitasi seksual dan dua perekrutan calon pekerja migran ilegal, polisi turut menggandeng BP2MI untuk melindungi korban.
Iming-iming gaji besar di luar negeri sering membutakan mata. Prosedur resmi diterabas. Ujung-ujungnya, warga justru terjebak jerat perdagangan orang.
Praktik kejahatan kemanusiaan itu baru saja dibongkar Satres PPA dan PPO Polres Malang. Sepanjang pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026, polisi mengungkap empat kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Keempat perkara tersebut terdiri atas dua kasus eksploitasi seksual dan dua kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.
Modus yang ditemukan di lapangan cukup beragam. Mulai dari praktik eksploitasi seksual hingga perekrutan pekerja migran bermodal janji manis pekerjaan dan gaji tinggi tanpa melewati prosedur resmi.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistina Sri Iriana menegaskan empat perkara itu menjadi perhatian serius kepolisian karena menyangkut keselamatan dan hak-hak masyarakat.
“Selama pelaksanaan KRYD, kami berhasil mengungkap empat kasus dugaan TPPO dengan modus yang berbeda. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindak tegas praktik perdagangan orang,” kata AKP Yulistina, Jumat (20/11/2026).
Menurut Yulistina, sindikat TPPO kerap memanfaatkan kondisi ekonomi dan keterbatasan informasi masyarakat. Salah satunya melalui tawaran pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan menjanjikan, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan maupun prosedur penempatan.
“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada. Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, terlebih jika identitas perekrut, perusahaan, dan proses pemberangkatannya tidak jelas,” ujar Yulistina.
Dalam menangani perkara perekrutan CPMI ilegal, langkah penyidik tidak berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Calon pekerja yang ditemukan juga diarahkan agar memperoleh akses penempatan melalui perusahaan resmi.
Polisi berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Tenaga Kerja. Tujuannya jelas: memastikan para calon pekerja dapat memperoleh pekerjaan ke luar negeri melalui jalur yang aman dan sesuai ketentuan.
Di luar penegakan hukum, Satres PPA dan PPO Polres Malang terus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada warga. Langkah pencegahan ini digencarkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang.
“Kami aktif melakukan edukasi terkait TPPO, termasuk pencegahan eksploitasi seksual dan perekrutan pekerja migran nonprosedural. Hal ini penting agar masyarakat semakin terlindungi dan kejahatan bisa dicegah,” tutur Yulistina.
Senada dengan itu, Kasihumas Polres Malang menekankan perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting dalam setiap penanganan kasus TPPO. Kepolisian berupaya memastikan para korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka.
“Penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku. Perlindungan dan pendampingan terhadap korban juga menjadi perhatian kami agar hak-hak mereka tetap terpenuhi,” kata Kasihumas Polres Malang.
Ia pun mengajak masyarakat berperan aktif membentengi lingkungan dari perdagangan orang. Informasi sekecil apa pun mengenai dugaan perekrutan ilegal maupun praktik eksploitasi diharapkan segera disampaikan kepada kepolisian.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya indikasi perdagangan orang. Kepedulian dan keberanian masyarakat menyampaikan informasi sangat membantu upaya pencegahan maupun pengungkapan kasus,” pesan Kasihumas Polres Malang. (HmsResma/Ra Indrata)




