PAKAR Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Agus Supriadi, Lc., M.H.I. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Pakar hukum keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Agus Supriadi, mengupas fenomena media sosial Stop The Wedding serta membagikan tujuh dimensi kesiapan pernikahan dan metode manajemen konflik PLS, Selasa (17/11/2026), guna mencegah rumah tangga bermasalah.
Media sosial, khususnya TikTok, belakangan ini diramaikan dengan tren Stop The Wedding. Tren yang bermula dari viralnya lagu penyanyi asal Amerika Serikat, Ashe, pada Agustus 2026 ini memicu gelombang warganet yang beramai-ramai membagikan tangkapan layar percakapan red flag pasangan mereka.
Fenomena digital ini secara tidak langsung mengajak generasi muda untuk lebih berani membatalkan rencana pernikahan daripada terjebak dalam rumah tangga yang tidak sehat.
Menanggapi fenomena tersebut, pakar hukum keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Agus Supriadi, Lc., M.H.I., menilai bahwa gerakan ini merupakan cerminan kegelisahan yang logis. Menurutnya, kesadaran generasi muda terhadap pernikahan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga tuntutan ekonomi yang tinggi patut dihargai.
”Banyak dari mereka yang awalnya memiliki angan-angan pernikahan indah (wedding dream), kini dihantui realitas buruk (wedding nightmare). Tren Stop The Wedding ini maknanya sangat rasional. Ada yang menunda karena belum siap finansial, mengkritik budaya pesta berlebihan, hingga wujud keberanian menolak relasi yang berbahaya dan manipulatif. Namun, yang patut dikhawatirkan adalah jika penolakan ini berujung pada hilangnya keinginan menikah sama sekali,” tegasnya pada 17 November 2026 kepada Humas UMM.
Lebih lanjut, Agus, sapaan akrabnya, memaparkan pandangan hukum keluarga Islam terkait keharusan menikah. Mengutip ulama Wahbah Az-Zuhaili, ia menegaskan bahwa hukum menikah bersifat sangat subjektif dan terbagi menjadi lima, yakni wajib, sunah, mubah, makruh, hingga haram. Keputusan ini sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, dan ekonomi individu.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi umatnya melalui konsep istitha’ah (kemampuan). Jika seseorang menemukan red flag yang membahayakan, seperti belum mampu secara mental, atau khawatir pernikahannya justru akan membawa keburukan, menunda atau membatalkan pernikahan sangat diperbolehkan.
”Islam itu berorientasi menjaga jiwa. Pernikahan bertujuan menjaga kemaslahatan, bukan sekadar formalitas. Agama tidak membenarkan argumentasi keagamaan digunakan untuk mengekang atau mendiskriminasi salah satu pihak. Ketaatan dalam Islam bermakna saling melengkapi, saling berbagi peran, dan saling rida, bukan pemaksaan,” ungkapnya.
Untuk mencegah terjadinya wedding nightmare, pria itu mengingatkan pentingnya nikah dengan nalar melalui pemenuhan tujuh dimensi kesiapan sebelum berumah tangga. Ketujuh dimensi tersebut meliputi kesiapan biologis, kesehatan fisik, kematangan kognitif (pengambilan keputusan), kestabilan emosional, kecerdasan sosial, fondasi spiritual, dan integritas moral (kejujuran).
Dimensi-dimensi ini wajib disiapkan dan terus dirawat selama berumah tangga. Sebagai solusi bagi pasangan agar terhindar dari konflik fatal, ia membagikan formula manajemen konflik yang ia sebut dengan metode PLS (Pause, Listen, Solve).
”Pause, ambil jeda saat emosi memuncak agar tidak merespons secara reaktif. Kemudian Listen, dengarkan kebutuhan pasangan tanpa menyela atau mengejek. Terakhir Solve, berikan solusi spesifik dan sepakati langkah ke depan bersama. Pernikahan adalah ruang belajar tanpa tenggat waktu tempat kedua pihak harus terus berproses secara sadar,” tambahnya.
Fenomena Stop The Wedding ini pada akhirnya menjadi pengingat penting bagi generasi muda bahwa pernikahan bukanlah sekadar panggung pembuktian sosial atau pemenuhan tuntutan usia, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan nalar, mental, dan spiritual yang matang.
”Lebih baik berani mengambil jeda untuk mematangkan diri dan menyadari red flag sejak dini daripada memaksakan sebuah ikatan yang pada akhirnya mengorbankan keselamatan dan ketenangan jiwa,” pungkasnya. (M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi/Ra Indrata)




