Ketua Komis B DPRD Kota Batu, Asmadi (kanan). (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mendesak Pemerintah Kota Batu mengambil langkah konkret melindungi sumber mata air Songgoriti dari potensi dampak lingkungan rencana lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Rencana lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti tak hanya memunculkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu juga didesak mengambil langkah konkret untuk melindungi sumber mata air dan lingkungan dari potensi dampak eksplorasi panas bumi atau geotermal.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Asmadi, mengingatkan bahwa rencana pengembangan panas bumi bukan persoalan sederhana. Sebab, proyek tersebut bersinggungan langsung dengan isu keselamatan lingkungan dan keberlanjutan sumber mata air.
Dia mencontohkan bahwa rencana pengembangan panas bumi di kawasan Arjuno sebelumnya juga mendapat penolakan masyarakat karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Kini, ketika wacana proyek bergeser ke Songgoriti, potensi penolakan serupa dinilai masih terbuka apabila pemerintah dan pihak terkait tidak transparan.
”Dulu waktu diusulkan di kawasan Arjuno ada penolakan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan. Sekarang wacananya geser ke Songgoriti, penolakannya tentu tetap kuat jika tidak ada transparansi,” ujarnya, kemarin.
Oleh karena itu, Asmadi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pihak pengembang tidak berjalan sendiri dalam menyiapkan tahapan proyek. Dialog dengan masyarakat dan Pemkot Batu harus dilakukan sejak awal, termasuk ketika penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui hasil kajian mengenai potensi dampak eksplorasi, mulai dari risiko terhadap lingkungan, kondisi sumber mata air, hingga langkah mitigasi yang disiapkan apabila proyek tetap dilanjutkan.
Kajian tersebut juga harus dipaparkan secara terbuka dan melibatkan pemerintah daerah serta warga yang berpotensi terdampak. Dengan demikian, keputusan terkait proyek tidak hanya didasarkan pada pertimbangan investasi, melainkan juga memperhitungkan daya dukung lingkungan.
”Masyarakat harus diajak bicara dulu, dipaparkan kajiannya bersama Pemkot dan warga,” tegasnya.
Asmadi menegaskan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat. Apabila hasil kajian menunjukkan adanya dampak yang merugikan kelestarian alam Kota Batu dan masyarakat belum dapat menerima rencana tersebut, proyek tidak boleh dipaksakan.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Pradipta Indra Ariono. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Menurut dia, perlindungan lingkungan, pengawasan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan. Terlebih, ketersediaan air bersih dan kelestarian alam merupakan kepentingan jangka panjang yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur dan DPRD Kota Batu meminta pemerintah tidak sekadar menunggu kepastian proyek dari pemerintah pusat. Pemkot dinilai tetap memiliki ruang dan kewenangan untuk memperkuat perlindungan lingkungan, khususnya kawasan sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Pradipta Indra Ariono, mengatakan bahwa meski sebagian besar kewenangan perizinan sektor energi berada di pemerintah pusat, bukan berarti pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah perlindungan.
Salah satunya adalah melalui kebijakan daerah yang secara khusus berorientasi pada perlindungan sumber daya air. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Kota Batu.
”Yang bisa dilakukan dalam konteks tingkatan daerah, salah satunya mengeluarkan kebijakan perlindungan sumber daya air sebagai salah satu bentuk komitmen,” ujarnya.
Menurut Indra, potensi dampak pengembangan panas bumi terhadap kondisi lingkungan dan ketersediaan air perlu menjadi perhatian sejak awal, terutama bagi masyarakat di kawasan hilir yang selama ini bergantung pada sumber mata air dari wilayah hulu.
Oleh karena itu, perlindungan sumber air tidak cukup hanya dilakukan ketika proyek sudah berjalan. Pemkot perlu menyiapkan kebijakan antisipatif sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Walhi juga mendorong penguatan kearifan lokal dan solidaritas warga melalui kegiatan sosial budaya yang berkaitan dengan pelestarian alam. Dengan begitu, upaya menjaga sumber daya air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga gerakan bersama masyarakat.
Indra menilai bahwa keterbukaan informasi dan pelibatan publik menjadi hal penting dalam setiap rencana pembangunan maupun investasi. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang utuh mengenai rencana proyek, termasuk potensi dampak dan risiko yang mungkin ditimbulkan.
Terlebih, rencana geotermal Songgoriti masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait dampak lingkungan. Jika tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kecurigaan hingga konflik antara masyarakat dan pemerintah.
”Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek yang dinilai berisiko masih terbuka. Partisipasi publik harus dibuka agar bisa meminimalisasi konflik dan kecurigaan terhadap Pemerintah Kota Batu,” tutupnya. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)




