WALI Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
MALANG POST – Pemerintah Kota Malang menyabet peringkat pertama nasional dari Kementerian Kesehatan RI atas keberhasilan mewujudkan wilayah bebas pasung. Penghargaan yang diumumkan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang, Senin (16/11/2026), ini lahir berkat inovasi sistem deteksi dini O-Sapi serta layanan konsultasi jiwa rutin setiap Sabtu di seluruh puskesmas.
Masalah kesehatan jiwa sering kali tersembunyi di balik pintu rumah yang terkunci rapat. Banyak keluarga malu. Banyak pula yang bingung harus mengadu ke mana.
Akibat paling pahitnya sudah sering kita dengar di berbagai daerah: pemasungan.
Di Kota Malang, cerita kelam itu berhasil diputus. Kerja sunyi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membenahi layanan kesehatan mental akhirnya berbuah pengakuan tertinggi di tingkat nasional.
Kota Malang resmi menyabet peringkat pertama dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Penghargaan bergengsi itu diberikan atas keberhasilan Kota Malang mewujudkan wilayah bebas pasung sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa bagi warganya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur. Ditemui awak media di Balai Kota Malang, Senin (16/11/2026), ia menegaskan bahwa prestasi ini bukan kerja satu malam.
Ada kerja panjang di balik layar. Dinas Kesehatan Kota Malang bergerak membangun kolaborasi lintas sektor bersama berbagai pihak terkait.
”Alhamdulillah, kita mendapatkan peringkat pertama dari Pak Menkes terkait bebas pasung dan peningkatan kesehatan mental yang lebih baik,” kata Wahyu.
Keberhasilan membebaskan Kota Malang dari praktik pasung bertumpu pada satu kunci utama: kecepatan deteksi dan kemudahan akses layanan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian saat menghadapi anggota keluarga yang mengalami tekanan mental.
Untuk menjawab kebutuhan itu, Dinas Kesehatan Kota Malang melahirkan sebuah inovasi layanan terpadu. Namanya cukup unik dan mudah diingat warga: O-Sapi. Kepanjangan dari ODGJ Satu Pintu.
”Ada beberapa inovasi yang diterapkan, seperti pemanfaatan sistem deteksi dini dan layanan terpadu milik Dinas Kesehatan bernama O-Sapi (ODGJ Satu Pintu),” ujar Wahyu.
Lewat sistem O-Sapi ini, alur penanganan tidak lagi berbelit-belit. Pemantauan lapangan, pelaporan warga, hingga integrasi penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terhubung dalam satu jalur cepat sejak gejala dini muncul.
Begitu ada laporan masuk, tim langsung bergerak. Penanganan medis maupun pendampingan sosial bisa segera dilakukan sebelum kondisi pasien memburuk dan berujung pada perlakuan tidak manusiawi seperti pemasungan.
Namun Pemkot Malang sadar betul. Tugas pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi atau sistem pelaporan semata.
Ketersediaan tenaga ahli yang dekat dengan warga menjadi syarat mutlak. Karena itulah Pemkot Malang membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya dengan kalangan akademisi dan praktisi kesehatan jiwa.
Tidak tanggung-tanggung. Pemkot Malang menggandeng 16 perguruan tinggi, 16 psikiater, serta Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia.
Sinergi besar itu diwujudkan dalam layanan nyata yang langsung menyentuh level paling bawah: puskesmas. Seluruh puskesmas di Kota Malang kini membuka klinik layanan konsultasi kesehatan jiwa secara rutin setiap hari Sabtu.
”Selain pemanfaatan layanan O-Sapi, kami juga menggandeng 16 perguruan tinggi, 16 psikiater, serta Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Indonesia untuk membuka layanan konsultasi kesehatan jiwa secara rutin setiap hari Sabtu di seluruh puskesmas di Kota Malang,” tutur Wahyu.
Pemilihan hari Sabtu tentu bukan kebetulan. Pada akhir pekan, warga pekerja maupun pelajar punya waktu lebih luang untuk datang memeriksakan diri atau berkonsultasi tanpa harus meninggalkan aktivitas utama.
”Tiap hari Sabtu, seluruh puskesmas kita buka untuk layanan konsultasi ini. Jadi, apabila masyarakat merasakan gejala atau terjadi sesuatu terkait kesehatan mental, mereka bisa langsung datang dan berkonsultasi,” jelas Wahyu.
Di luar layanan medis di puskesmas, Pemkot Malang juga gencar meruntuhkan tembok stigma di tengah masyarakat. Gangguan kesehatan mental tidak boleh lagi dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan.
Keterbukaan dan kesadaran publik terus dibangun lewat berbagai kegiatan sosialisasi. Pemkot Malang rutin menggandeng komunitas peduli kesehatan jiwa serta insan media, termasuk memaksimalkan momentum peringatan Hari Kesehatan Mental.
Kini status bebas pasung sudah berada di tangan. Peringkat pertama nasional dari Kemenkes pun sudah diraih.
Meski begitu, Wahyu mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Pengawasan dan upaya pencegahan di lapangan justru tidak boleh kendur sedikit pun.
Tekanan hidup dan dinamika sosial di kota besar terus bergerak cepat. Klasifikasi gangguan mental yang berpotensi muncul di tengah masyarakat pun kian beragam. Karena itu, layanan yang bersifat promotif dan preventif akan terus dioptimalkan.
”Walaupun kasus pasung sudah tidak ada, kemungkinan munculnya gangguan kesehatan mental baru tetap harus kita antisipasi. Langkah pencegahan dan pendampingan melalui puskesmas serta sistem O-Sapi akan terus kita lakukan,” ujar Wahyu.
Piala dan peringkat pertama dari Kemenkes memang membanggakan. Namun bagi warga Kota Malang, kemenangan sesungguhnya adalah hadirnya rasa aman—bahwa setiap warga yang sedang rapuh jiwanya punya tempat pulang dan dirangkul tanpa harus dipasung. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)




