Beras SPHP Rp58 Ribu hingga Gula Rp14.500! Pemkab Malang Usulkan 33 Kali Gerakan Pangan Murah Tahun Depan

MALANG POST – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang,  mengusulkan penambahan anggaran kepada TAPD untuk menggelar 33 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 2027 di Desa Taji Jabung, Kamis (12/11/2026), menyusul tingginya antusiasme warga serta memastikan stok beras daerah aman hingga Maret mendatang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Sepanjang 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang menargetkan pelaksanaan program tersebut, sebanyak 11 kali dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok bersubsidi, mulai dari beras, minyak goreng, telur, gula, hingga komoditas pangan lainnya.

​Program ini menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah daerah, dalam mengendalikan inflasi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar.

​Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengatakan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, mendapat respons positif dari masyarakat.

Dari total 11 kali kegiatan yang direncanakan, lima kegiatan telah dilaksanakan, sedangkan enam kegiatan lainnya masih tersisa untuk direalisasikan.

​Hal tersebut disampaikan oleh Mahila saat diwawancarai di lokasi stan Gerakan Pangan Murah dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kamis (12/11/2026).

​”Gerakan Pangan Murah ini kita laksanakan dalam rangka penanggulangan inflasi daerah. Pemerintah daerah memberikan subsidi melalui sejumlah komoditas tertentu, di antaranya beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pangan lainnya,” tegas Mahila.

​KADIS: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, saat memberikan keterangan pada awak media. (Foto: Suseno/Malang Post)

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas dengan harga yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Untuk beras, misalnya, tersedia beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp58.000, beras Petani Indonesia Rp69.500, Mutiara Rp70.000, Lele Lokal Rp72.000, Lintang Rp75.000, Lahap Rp76.000, dan Mentari Rp77.000.

​Sementara itu, minyak goreng kemasan satu liter dijual dengan harga Rp15.500 untuk merek Minyakita dan Rp19.000 untuk Fraiswell. Adapun kemasan dua liter tersedia merek Fortune dan Filma masing-masing Rp38.000, serta SunCo Rp41.000.

​Komoditas lainnya juga ditawarkan dengan harga terjangkau. Bawang merah dipatok Rp22.500 per kilogram, bawang putih Rp23.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, telur ayam Rp18.500 per kilogram, serta gula pasir Rp14.500 per kilogram.

​Untuk tepung terigu kemasan satu kilogram, tersedia merek Dragonfly seharga Rp10.000, Lencana Merah Rp11.000, dan Segitiga Biru Rp12.000. Khusus bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan telur ayam, harga dapat berubah menyesuaikan dengan fluktuasi harga harian.

​Dalam kegiatan tersebut, pembelian sejumlah komoditas juga dibatasi untuk menjaga pemerataan distribusi dan mengantisipasi keterbatasan stok. Masyarakat maksimal membeli beras 10 kilogram, telur ayam satu kilogram, minyak goreng dua liter, serta gula pasir satu kilogram.

​Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan pada tahun mendatang.

​”Alhamdulillah, antusiasme masyarakat dari beberapa putaran kegiatan ini sangat tinggi. Kami berharap pada 2027 nanti volume maupun repetisinya bisa ditingkatkan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujarnya.

​Mahila menjelaskan, pelaksanaan GPM pada 2026 baru dapat berjalan setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dari total 11 kegiatan, dua kali mendapatkan dukungan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), sedangkan sembilan kegiatan lainnya didanai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

​Lima wilayah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan meliputi Pakisaji, Singosari, Wagir, Tumpang, dan Jabung. Dengan masih tersedianya enam kali kegiatan, program tersebut akan dilanjutkan ke sejumlah titik berikutnya.

​Penentuan lokasi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menerima usulan dari kecamatan, kemudian melakukan survei lapangan dengan memperhatikan indeks kemiskinan berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos).

​”Kami menerima pengajuan dari kecamatan, kemudian dilakukan survei. Salah satu pertimbangannya adalah indeks kemiskinan berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Sosial. Harapannya, bantuan subsidi pangan ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

​Keterbatasan anggaran dan kuota pelaksanaan membuat Gerakan Pangan Murah pada 2026 belum mampu menjangkau seluruh 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan tengah mengusulkan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan target minimal 33 kali pelaksanaan pada 2027.

​”Kami sedang mengajukan kepada TAPD agar tahun depan minimal bisa dilaksanakan 33 kali. Dengan begitu, setiap kecamatan diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi lokasi Gerakan Pangan Murah,” ungkap Mahila.

​Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Malang masih dalam kondisi aman hingga Maret mendatang.

Meski demikian, perkembangan harga komoditas pangan tetap menjadi perhatian karena pergerakannya dinamis mengikuti kondisi pasar.

​”Alhamdulillah, stok beras masih aman sampai dengan bulan Maret. Untuk harga-harga bahan pokok relatif stabil, tetapi perkembangannya tetap dinamis dan terus kami perhatikan,” pungkasnya.

​Melalui program Gerakan Pangan Murah, Pemkab Malang berharap intervensi harga pangan tidak hanya bersifat sementara, melainkan juga menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan, menekan inflasi, serta memastikan masyarakat di seluruh kecamatan memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. (Suseno/Ra Indrata)