Bakorwil III Malang Dorong Sinergi Daerah Percepatan Pembangunan PKP

MALANG POST – Badan Koordinasi Wilayah III Malang mendorong penguatan koordinasi lintas daerah melalui Semiloka Desk Monev Pokja PKP se-Jawa Timur di Malang, Kamis (22/10/2026), guna mengakselerasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, serta berkelanjutan.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang mendorong penguatan koordinasi dan integrasi antardaerah untuk mengakselerasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini diwujudkan melalui perhelatan Semiloka Desk Monitoring and Evaluation (Monev) Pokja PKP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dihelat di Gedung Arjuno Kantor Bakorwil III Malang, Kamis (22/10/2026).

Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota se-Jawa Timur. Forum ini dirancang sebagai wadah evaluasi kinerja program, pemetaan dinamika tantangan lapangan, hingga perumusan rekomendasi konkret pembangunan PKP.

Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa sektor pembangunan PKP tidak dapat dieksekusi secara sektoral, melainkan memerlukan keterpaduan kebijakan, perencanaan tata ruang, alokasi penganggaran, hingga implementasi operasional di lapangan.

“Pembangunan PKP bukan sebatas urusan fisik bangunan rumah, melainkan penyediaan lingkungan hunian yang representatif, sehat, aman, dan berkelanjutan. Diperlukan koordinasi yang solid agar program antarinstansi saling melengkapi serta memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat,” ujar Asep, Kamis (22/10/2026).

Menurut Asep, kedudukan Kelompok Kerja (Pokja) PKP sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan urusan perumahan, infrastruktur permukiman, pengelolaan lingkungan hidup, hingga skema pembiayaan daerah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) dituntut menghasilkan rekomendasi teknis yang aplikatif, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Kompleksitas permasalahan PKP umumnya berkelindan dengan penataan ruang, penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan sanitasi dan sampah, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif DPRKPCK, Bapenda, dan DLH menjadi kunci utama keterpaduan regulasi. Dari aspek finansial, daerah didorong mengoptimalkan pendapatan asli serta memetakan skema pembiayaan alternatif yang sah. Sementara dari aspek lingkungan, daya dukung lingkungan serta layanan infrastruktur dasar wajib menjadi pertimbangan utama.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Bakorwil III Malang berperan aktif sebagai simpul koordinasi kewilayahan yang bertugas menyinkronkan arah pembangunan daerah dan memfasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Semangat utamanya adalah kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketika tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan terintegrasi, pemenuhan kebutuhan rumah serta peningkatan kualitas permukiman akan jauh lebih terarah dan terukur,” tegas Asep.

Melalui penyelenggaraan semiloka ini, efektivitas koordinasi Pokja PKP diharapkan kian optimal, sehingga seluruh program PKP di daerah berjalan linier dengan target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 demi mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif. (Sugeng Irawan)