Oleh: Dahlan Iskan
Spontan. Begitu bertemu Wali Kota Yogyakarta, dr. Hasto Wardoyo, pekan lalu, saya langsung teringat frasa “perkawinan stunting”.
Saya pernah mengobrol panjang soal itu saat sang Wali Kota Yogyakarta masih menjabat Kepala BKKBN. Saat itu, upaya untuk mencegah stunting bahkan harus “mencampuri” urusan pernikahan.
Waktu itu, setiap rencana pernikahan harus didahului tes lingkar lengan calon pengantin perempuan—lengan atas. Calon pengantin yang ukuran lingkar lengan atasnya kurang dari 35 cm diberi kartu kuning: dia berpotensi melahirkan bayi stunting.
Kartu kuning memang tidak sekeras kartu merah. Setidaknya, calon pengantin tahu risiko itu: melahirkan bayi stunting. Menakutkan. Tentu tidak ada seorang ibu yang senang punya anak stunting.
Maka, dia paham: sejak sebelum menikah sudah harus memperhatikan kualitas makanannya.
Angka ukuran lengan itu masuk ke basis data BKKBN, lengkap dengan nama dan alamat calon pengantin. Lembaga yang mengurus kependudukan itu lantas memberikan bantuan makanan bernutrisi secara gratis. Perkembangan ukuran lengan pun dimonitor. Kalau sampai hari pernikahan belum banyak berubah, ada kartu kuning kedua: usahakan jangan punya anak dulu. Harus menggunakan kontrasepsi sambil terus memperbaiki kondisi tubuhnya.
Hasto Wardoyo (kanan) saat menerima Disway Awards ‘Top Regional Leader Awards’ dari Dahlan Iskan. (Foto: Disway)
Saat dilakukan pengukuran lingkar lengan atas itu, sekalian diperiksa indikasi lainnya: Hb darah, gula darah, dan apakah mengidap hepatitis. Waktu itu, BKKBN sangat fokus mencari akar persoalan stunting. Ibarat berburu, teknik yang digunakan adalah tembak jitu. Senjata yang dipilih adalah sniper. Tepat sasaran dan hemat biaya.
“Apakah warisan tembak jitu itu masih dilaksanakan sekarang? Apakah calon pengantin masih harus menjalani pengukuran lingkar lengan?” tanya saya.
“Mohon maaf, saya tidak mendapat informasi yang baru,” jawabnya.
Hasto seorang dokter. Kini ia sibuk mengurus Sumbu Filosofi Malioboro warisan dari pendiri Keraton Mataram, Sultan Hamengku Buwono I. Teori tembak jitu sudah ia wariskan ke pejabat BKKBN penggantinya, yang kini sudah berganti lagi.
Nama BKKBN pun di zaman Hasto bertransformasi—dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Di balik warisan “tembak jitu stunting” itu sebenarnya ada rumus: “ketepatan mencegah lahirnya bayi stunting memiliki tingkat keberhasilan 80 persen, sedangkan keberhasilan mengatasi bayi stunting yang sudah terlanjur lahir hanya 20 persen”.
Teori itu ia temukan mungkin karena ia seorang dokter—yang terbiasa melihat penyakit dari akar persoalan. Saat mendiagnosis pasien, seorang dokter tidak pernah bisa tertipu oleh gejala (symptom). Misalnya, tubuh pasien panas. Dokter tidak sekadar mengobati panasnya, melainkan mencari penyebab timbulnya panas itu.
Maka, pengobatannya pun bisa tepat. Ketika memberikan obat, dokter juga selalu mempertimbangkan kemampuan pasien.
Hasto menjabat Kepala BKKBN tidak sampai akhir masa jabatan. Ia mengundurkan diri karena mendapat tugas baru dari partai: maju pada Pilwali Yogyakarta. Toh ia sudah merasa tidak mungkin masuk dalam jajaran kabinet baru Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan telah memutuskan tidak berada di dalam koalisi pemerintah.
Ia harus mengundurkan diri karena waktu pendaftaran calon wali kota pun sudah sangat mendesak—tinggal satu minggu. Belum pula ada persiapan bagaimana harus menggalang suara. Ternyata ia terpilih. Hasto menjadi wali kota pertama asal PDI Perjuangan di kota tersebut.
Selain merealisasikan Warisan Sumbu Filosofi Malioboro, sebenarnya Hasto memiliki persoalan besar: bagaimana mewujudkan ekonomi kerakyatan tanpa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Di Kota Yogyakarta tidak ada satu pun KDMP. Bukan karena wali kotanya dari PDI Perjuangan, melainkan karena tidak mendapatkan lahan. Tidak ada aset Pemkot yang bisa diubah menjadi KDMP.
Pun Sekolah Rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial itu; tidak satu pun ada di Yogyakarta.
Namun, Hasto memiliki rekam jejak (track record) istimewa saat menjabat Bupati Kulon Progo. Ia konsisten memutar roda ekonomi rakyat lewat Perda wajib beli produk lokal. Anda sudah tahu: tidak ada Indomaret dan Alfamart satu pun di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Warisan kebijakan itu bertahan sampai sekarang.
Tentu aturan itu tidak bisa langsung di-copy paste di Yogyakarta—wilayah yang sepenuhnya perkotaan. Namun, Hasto sedang menyiapkan bentuk modifikasinya. Yogyakarta bisa berlomba memutar ekonomi rakyat dengan daerah lain yang melakukannya lewat KDMP.
Hasto Wardoyo masih seorang dokter—masih berpraktik seminggu sekali. Diagnosisnya atas Kota Yogyakarta tentu masih bisa setepat saat mendiagnosis Kulon Progo maupun masalah stunting di BKKBN. Mestinya. (Dahlan Iskan)
