MALANG POST – Badan Gizi Nasional menyiapkan surat edaran yang mewajibkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan kandungan susu segar minimal 80 persen, sebagaimana disampaikan Kepala BGN Sudaryono di Balai Kota Among Tani Batu, Sabtu (19/9/2026), guna memberdayakan peternak sapi perah lokal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diarahkan menjadi salah satu penggerak usaha peternakan sapi perah lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kebijakan yang mewajibkan susu untuk kebutuhan dapur MBG memiliki kandungan susu segar minimal 80 persen.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperbesar serapan susu segar produksi peternak dalam negeri sekaligus mendukung pengembangan populasi sapi perah nasional.
Rencana itu disampaikan oleh Kepala BGN sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, saat menjawab aspirasi peternak sapi perah dalam Rembug Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Sabtu (19/9/2026).
Sudaryono mengatakan bahwa surat edaran terkait dengan ketentuan tersebut ditargetkan terbit pada Oktober mendatang. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan asosiasi terkait. “Kira-kira nanti pada Oktober saya sudah menyiapkan surat edaran. Saya sudah bicara dengan asosiasi terkait,” ujar Sudaryono.

KEPALA Badan Gizi Nasional, Sudaryono. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Dalam aturan tersebut, seluruh dapur MBG nantinya diarahkan hanya mengambil produk susu dengan kandungan susu segar minimal 80 persen. Ketentuan itu meningkat dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang menetapkan kandungan susu segar sebesar 20 persen, sedangkan sisanya dapat berasal dari susu bubuk.
“Jadi, ini akan kita keluarkan surat edaran di mana seluruh dapur MBG itu hanya boleh mengambil susu yang kandungan susu segarnya minimal 80 persen,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan susu untuk MBG dinilai dapat membuka pasar yang lebih luas bagi peternak lokal. Sudaryono menegaskan bahwa anggaran besar yang digelontorkan untuk program tersebut diharapkan turut memberikan dampak ekonomi langsung bagi peternak.
“Kami tidak ingin program MBG yang bernilai triliunan rupiah ini justru memperkaya pihak luar. Program ini harus menyejahterakan peternak susu di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sejumlah daerah yang selama ini menjadi sentra peternakan sapi perah—termasuk Kota Batu, Pasuruan, Boyolali, Banyumas, hingga Blitar—dinilai berpotensi mendapat dampak positif dari peningkatan kebutuhan susu segar tersebut.
“Dengan syarat 80 persen susu segar ini, Insya Allah akan menggeliatkan kembali peternak-peternak susu lokal,” tambah Sudaryono.
Penguatan produksi susu lokal tersebut menjadi bagian dari agenda kemandirian pangan. Sudaryono menyebut target swasembada susu dan daging menjadi salah satu arah kebijakan nasional. “Sebab Presiden Prabowo ingin kita swasembada susu dan swasembada daging,” pungkasnya.
Aspirasi mengenai penguatan peternakan sapi perah disampaikan oleh peternak asal Kota Batu, Muhammad Munir. Ia menyebut kondisi usaha peternakan sapi perah mulai memberikan harapan baru bagi peternak.
Salah satunya terlihat dari kenaikan harga susu segar. Menurut Munir, harga susu kini telah mencapai lebih dari Rp8.000 per liter. “Sebelumnya kami sampaikan terima kasih, ini berkah dari MBG. Sekarang harga susu sudah naik, bisa lebih dari Rp8.000 per liter,” ujar Munir.

Kenaikan harga susu tersebut juga diikuti oleh meningkatnya nilai jual sapi perah lokal. Harga sapi, kata dia, kini bisa mencapai sekitar Rp40 juta per ekor. “Hal itu juga diikuti dengan harga sapi lokal yang sekarang bisa tembus Rp40 juta. Ini sesuatu yang menggairahkan sekaligus menggiurkan bagi peternak kita,” katanya.
Namun, meningkatnya kebutuhan susu juga membuat persoalan ketersediaan bibit sapi perah menjadi perhatian utama. Munir berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan perpindahan bibit dari daerah lain, melainkan juga memperbesar pengadaan sapi perah impor yang berkualitas.
Menurutnya, penambahan sapi dari daerah lain belum tentu menambah populasi sapi perah secara nasional. Perpindahan tersebut justru berpotensi hanya memindahkan populasi dari satu daerah ke daerah lain.
“Sebab jika penambahan bibit sapi perah ini berasal dari lokal, populasinya tidak bertambah, melainkan sapinya saja yang sekadar berpindah tempat (berwisata),” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memperbesar pengadaan bibit sapi perah impor untuk mengimbangi kebutuhan susu yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan penguatan program MBG.
“Maka dari itu, harapan kami nantinya penambahan bibit sapi impor ini dapat diperbanyak dan diperbesar kapasitasnya,” katanya. (Ananto Wibowo)




