Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Fitri Rusdianasari, S.E., M.Si., (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang memicu fluktuasi harga minyak mentah dunia, Indonesia kembali dihadapkan pada ancaman nyata, yakni jebakan krisis energi. Tekanan inflasi yang mengintai serta tren pelemahan nilai tukar rupiah menempatkan pemerintah dalam posisi trade-off yang dilematis.
Di satu sisi, negara wajib memproteksi daya beli masyarakat kelas bawah yang makin tercekik, namun di sisi lain, kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga agar tidak jebol akibat bengkaknya beban subsidi.
Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Fitri Rusdianasari, S.E., M.Si., menyebut fenomena ini sebagai ‘jebakan krisis energi’ sebuah kondisi pelik di mana setiap opsi kebijakan publik yang diambil sama-sama membawa risiko ekonomi yang besar.
“Dalam kebijakan publik, kita tidak bisa memaksimalkan dua tujuan secara bersamaan. Menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas fiskal adalah dua hal yang seringkali saling bertolak belakang atau menjadi sebuah trade-off,” tegas Fitri pada Selasa (7/4) kepada Tim Humas UMM.
Fitri memaparkan, krisis energi selalu memicu efek domino yang sistemik. Kenaikan harga energi sebagai komponen vital akan langsung memukul sektor produksi. Hal ini otomatis mengerek harga barang dan jasa (inflasi), yang pada ujungnya memukul telak daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Untuk meredam gejolak ini, pemerintah kerap menenggak ‘obat pereda nyeri’ berupa kucuran subsidi energi. Meski ampuh menahan gejolak sosial dalam jangka pendek, Fitri memperingatkan bahaya laten dari kebijakan populis tersebut jika tidak dikalibrasi ulang.
“Subsidi memang bisa menjadi tameng daya beli sesaat. Tetapi, jika tidak dikelola dengan presisi, subsidi dalam skala masif akan menjadi bom waktu yang membebani fiskal, bahkan memicu lonjakan utang negara,” paparnya.
Lantas, apa solusinya? Mencabut subsidi secara drastis dan menyerahkannya pada mekanisme pasar jelas bukan pilihan bijak karena akan memicu shock ekonomi di level akar rumput.
Menurut Fitri, jalan tengah yang paling rasional adalah mengelola keseimbangan. Transformasi dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung yang tepat sasaran mutlak diperlukan, agar jaring pengaman sosial tetap berfungsi tanpa membuat APBN berdarah-darah.
Lebih jauh, pakar ekonomi ini menilai Indonesia sejatinya sudah menginjakkan kaki di jebakan krisis tersebut. Beruntung, Indonesia saat ini masih tertolong oleh bantalan fiskal (fiscal buffer) untuk menahan rambatan harga global. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena.
“Kita memang masih punya buffer, tetapi itu ada batasnya dan tidak bisa diandalkan terus-menerus. Harus ada langkah strategis dan reformasi struktural, terutama percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), agar kita tidak terus terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan fosil ini,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Fitri menyoroti satu aspek krusial yang kerap luput dalam penanganan krisis: manajemen komunikasi publik pemerintah. Kebijakan sebaik apa pun berpotensi memicu kekacauan jika dibumbui informasi yang simpang siur.
“Komunikasi publik yang jernih, transparan, dan satu pintu sangat vital. Publik yang teredukasi dan memahami arah kebijakan pemerintah tidak akan mudah panik, sehingga fenomena kelangkaan semu akibat panic buying bisa dicegah sedini mungkin,” pungkas Fitri. (*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
