SEJAK KEBIJAKAN Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan setiap Jumat mulai 1 April 2026, publik kembali dihadapkan pada narasi yang terdengar logis: efisiensi energi di tengah ketidakpastian global, terutama terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah mendorong WFH tidak hanya untuk ASN, tetapi juga bagi karyawan swasta sebagai langkah efisiensi kerja. Kebijakan WFH ASN diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa malam (31/3/2026).
Sementara itu, WFH untuk sektor swasta diumumkan sehari kemudian oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui Surat Edaran yang menegaskan bahwa WFH bersifat imbauan dan fleksibel; perusahaan bebas menentukan hari dan mekanisme pelaksanaannya, selama produktivitas tetap terjaga.
Secara logika, mengurangi mobilitas memang menekan konsumsi energi, sehingga WFH tampak sebagai solusi praktis. Namun, kebijakan publik jarang sesederhana itu. Pertanyaan penting muncul: apakah WFH benar-benar meningkatkan kinerja ASN, atau justru menimbulkan “ilusi produktivitas”, di mana pekerjaan terlihat berjalan, tetapi tanpa ukuran kinerja yang jelas?
WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja. Ia menantang budaya birokrasi yang selama ini masih bertumpu pada kehadiran fisik. Produktivitas sering diukur dari absensi, bukan capaian. Saat pola kerja bergeser ke rumah, ukuran lama menjadi tidak relevan.
Di sisi lain, WFH membuka peluang nyata: penghematan energi dan biaya operasional, percepatan transformasi digital, dan fleksibilitas yang bisa meningkatkan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Namun, peluang itu datang bersamaan dengan risiko. Tidak semua pekerjaan birokrasi mudah dialihkan ke sistem daring, dan tanpa pengawasan berbasis output, WFH bisa memperlambat pelayanan publik.
Selain itu, penetapan WFH pada hari Jumat berpotensi menjadi “long weekend” terselubung jika disiplin dan pengawasan lemah, berisiko menggerus etos kerja dan akuntabilitas ASN. Dari perspektif publik, ketimpangan antara ASN dan sektor swasta yang tetap bekerja tatap muka juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap institusi.
Keberhasilan WFH tidak bisa hanya diukur dari berkurangnya mobilitas atau penghematan energi. Ukuran utamanya tetap kualitas kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan ASN yang bekerja dari rumah tetap terikat pada target yang jelas, terukur, dan dievaluasi secara rutin. Transformasi digital harus diikuti dengan perubahan sistem kerja dan budaya organisasi.
Jika dikelola serius, WFH bisa menjadi pintu masuk birokrasi modern, fleksibel, dan berbasis kinerja. Sebaliknya, tanpa sistem yang kuat, WFH hanya akan menjadi simbol efisiensi semu terlihat efisien, tetapi miskin dampak nyata.Tantangan sesungguhnya adalah memastikan efisiensi yang diusung benar-benar tercermin dalam kinerja yang dirasakan publik. (***)
