Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Fenomena “quiet ambition” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi sorotan.
Jabatan struktural yang dulu dipandang sebagai puncak karier, kini justru dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba naik posisi, banyak ASN memilih tetap berada di zona aman.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah jabatan struktural masih menjadi simbol prestise, atau justru berubah menjadi beban yang sarat risiko
Isu ini mengemuka setelah Wali Kota Batu menyinggungnya dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026).
Ini menjadi perhatian Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM, Ali Roziqin, M.PA. Dia pun menyampaikan penilaiannya.
Bahwa fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan dipengaruhi pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dianggap lebih berisiko dibandingkan prestisius.
Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan.
“Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan.”
“Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja juga memengaruhi pilihan karier ASN. Generasi saat ini lebih menekankan keseimbangan hidup dan pekerjaan, dibandingkan ambisi jabatan.
Ketika posisi struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, banyak ASN memilih jalur karier fungsional yang dianggap lebih stabil dan minim konflik.
Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sehat.
“Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya.
Situasi tersebut membuat jabatan struktural tidak lagi menarik, karena risiko personal dinilai lebih besar daripada manfaat karier.
Ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Menurutnya, praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” menimbulkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama.
“Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya.
Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal.
Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko.
Pada akhirnya, fenomena “quiet ambition” menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan.
Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian.
Dengan begitu, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas.(*/M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
