MALANG POST – Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi sorotan dunia. Eskalasi terbaru yang melibatkan serangan terhadap sejumlah target strategis tidak hanya berdampak regional, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas global, termasuk Indonesia.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, S.IP., M.A., menegaskan bahwa konflik kali ini adalah akumulasi ketegangan panjang antara kedua negara.
“Konflik ini bukan hal baru, tetapi eskalasi terakhir menunjukkan intensitas yang lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara global,” katanya.
Salah satu ancaman yang paling nyata adalah potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur chokepoint penting bagi perdagangan energi dunia.
Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati selat ini setiap hari. Jika Iran mengambil langkah membatasi atau menutup akses, harga minyak dunia diperkirakan melonjak tajam.
“Ketika pasokan minyak terganggu, harga akan naik. Dampaknya berantai. Negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia, akan merasakan tekanan besar,” jelasnya.
Kenaikan harga minyak mentah global berdampak langsung pada APBN, terutama pada subsidi energi. Pemerintah bisa menghadapi pembengkakan beban subsidi jika harga minyak dunia melampaui asumsi APBN.
Inflasi pun tidak terhindarkan. Lebih lanjut, volatilitas nilai tukar rupiah berpotensi meningkat. Permintaan dolar AS meningkat saat ketidakpastian global, yang bisa memperkuat dolar dan melemahkan mata uang negara berkembang.
“Rupiah bisa tertekan saat dolar menguat. Dampaknya tidak hanya pada energi, tetapi juga harga pangan, transportasi, hingga kebutuhan pokok,” terang Yusli.
Khawatir tentang Perang Dunia Ketiga dinilai terlalu dini. Menurut Yusli, konflik berskala besar baru berpotensi jika negara-negara besar lain terlibat secara langsung.
Rusia dan China saat ini cenderung berhati-hati; selama tidak ada keterlibatan militer langsung, perang ini kemungkinan tetap regional.
Masyarakat internasional juga mengamati bagaimana Indonesia bisa berperan. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi politik bebas aktif, memiliki peluang mediasi asalkan dipandang netral dan memiliki daya tawar yang kuat.
“Peran mediator membutuhkan kepercayaan dari kedua pihak. Konsistensi posisi diplomasi kita adalah kunci agar tidak terlihat condong ke kubu mana pun,” ujarnya.
Secara ekonomi domestik, diperlukan kebijakan mitigasi risiko: menjaga cadangan energi, mengendalikan inflasi, dan memperkuat stabilitas sektor keuangan.
Koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat penting untuk meredam gejolak nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar. Masyarakat perlu literasi informasi yang lebih baik di tengah maraknya narasi dan propaganda.
“Perang hari ini bukan hanya perang militer, tetapi juga perang informasi. Masyarakat harus cerdas memilah sumber berita,” tegas Yusli.
Ia juga mengimbau kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak global, bukan ketakutan yang tidak terukur.
Apa yang perlu difokuskan sekarang, adalah: 1.Stabilitas harga dan pasokan energi nasional.
2.Dukungan kebijakan cadangan energi dan upaya menekan volatilitas harga.
3.Diplomasi kredibel: menjaga posisi netral Indonesia untuk menjadi mediator yang dipercaya semua pihak.
4.Literasi informasi: waspada terhadap narasi manipulatif, prioritas verifikasi sumber.
5.Kesiapsiagaan ekonomi rumah tangga: anggaran keluarga yang lebih bijak, antisipasi lonjakan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok.
Hingga saat ini, eskalasi AS-Iran terus berkembang dan dunia memantau setiap langkah kedua negara. Bagi Indonesia, kepekaan geopolitik harus disertai kesiapsiagaan ekonomi dan ketahanan diplomasi.
Konflik ini mengingatkan kita, bahwa stabilitas global tidak bisa dipilah dari stabilitas ekonomi domestik, dan kita semua berperan dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui kebijakan yang bijak, informasi yang akurat, serta sikap diplomasi yang konsisten. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)




