MALANG POST – Upaya memperkuat sistem layanan kesehatan terus didorong Pemkot Batu. Salah satu fokusnya adalah memastikan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap tinggi agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
Hingga 2025, tingkat kepesertaan JKN di Kota Batu tercatat sudah mencapai sekitar 99 persen dari total penduduk. Namun demikian, tingkat kepesertaan aktif masih berada di kisaran 80 persen, sehingga masih terdapat sekitar 19 persen peserta yang terdaftar tetapi tidak aktif.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja menjelaskan, bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, status kepesertaan yang tidak aktif berpotensi menghambat masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.
“Secara kepesertaan kita sudah hampir universal coverage. Tetapi yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif,” ujar Adit, kemarin.
Ia memaparkan, dari total peserta aktif saat ini, komposisinya cukup beragam sesuai dengan segmen kepesertaan JKN. Untuk kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN, jumlah peserta aktif mencapai 26.991 jiwa atau sekitar 11,93 persen. Dari angka tersebut, 25.670 jiwa berasal dari kelompok desil 1–5, sementara 1.321 jiwa berasal dari desil 6–10.
Lalu segmen PBPU BP Pemda atau peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah mencapai 86.406 jiwa atau sekitar 38,18 persen. Rinciannya, 27.924 jiwa berasal dari kelompok desil 1–5 dan 53.691 jiwa dari desil 6–10.
Di segmen pekerja formal, kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang aktif tercatat 26.549 jiwa atau 11,73 persen, sedangkan PPU Penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai 17.568 jiwa atau 7,76 persen.
Adapun untuk segmen PBPU Mandiri atau peserta yang membayar iuran secara mandiri, jumlah peserta aktif mencapai 20.619 jiwa atau sekitar 9,11 persen. Sedangkan kategori Bukan Pekerja (BP) tercatat 3.970 jiwa atau sekitar 1,75 persen.
Meski demikian, Dinas Kesehatan juga menemukan sejumlah kesenjangan dalam kepesertaan aktif. Salah satunya terdapat pada kelompok desil 6–10 yang masuk segmen PBI JK dan PBPU BP Pemda dengan jumlah mencapai 54.805 jiwa. Selain itu, masih terdapat sekitar 9.685 jiwa dari kelompok desil 1–5 yang belum aktif di segmen kepesertaan manapun.
NYARIS SEMPURNA: Wali Kota Batu Nurochman dalam sosialisasi JKN, kini kepesertaan JKN di Kota Batu nyaris sempurna, namun masih ada 19 persen peserta terdaftar namun tidak aktif. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Batu telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.
“Regulasi ini menjadi dasar untuk memperkuat validasi data kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dapat terakomodasi dengan baik,” jelas Aditya.
Pemkot Batu juga terus mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung kepesertaan JKN. Pada 2024, jumlah peserta PBPU BP Pemda mencapai 96.648 jiwa per bulan dengan realisasi anggaran sekitar Rp4,2 miliar per bulan.
Kemudian pada 2025, jumlahnya menjadi 88.771 jiwa per bulan dengan realisasi anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang ditanggung pemda tercatat sekitar 85.728 jiwa dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan.
Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan, bahwa keberhasilan program JKN membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari camat, kepala desa, lurah hingga media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Batu ingin membangun ekosistem kesehatan yang kuat sebagai bagian dari visi Batu SAE. Karena itu akses pelayanan kesehatan harus semakin merata dan masyarakat juga didorong lebih aktif menjaga kesehatan,” ujar Nurochman.
Cak Nur juga menyoroti kondisi sejumlah Posyandu di lapangan yang masih kekurangan alat kesehatan. Bahkan ada yang masih menggunakan peralatan pinjaman.
“Pemerintah hadir untuk memastikan fasilitas kesehatan dasar, khususnya di Posyandu desa dan kelurahan, dapat terpenuhi secara merata. Kami berkomitmen melengkapi peralatan di seluruh titik layanan tersebut,” tegasnya.
Salah satu terobosan yang sedang dijalankan adalah penempatan dokter di Pondok Bersalin Desa (Polindes). Saat ini, sebanyak 18 dokter telah ditempatkan untuk melayani 18 desa dari total sekitar 24 desa dan kelurahan di Kota Batu.
Langkah tersebut menjadi perubahan penting karena sebelumnya sebagian besar Polindes hanya dilayani tenaga kesehatan non-dokter. Kini masyarakat dapat mengakses layanan dokter di Polindes minimal tiga hari dalam seminggu.
Ke depan, Polindes juga direncanakan akan dikembangkan menjadi fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap dengan tambahan tenaga medis dan peralatan. Tujuannya untuk mengurangi beban pelayanan di Puskesmas.
Bagi masyarakat yang kesulitan datang ke fasilitas kesehatan, Pemkot Batu juga menjalankan program layanan kunjungan rumah (home care) yang dioperasikan oleh Puskesmas.
Program ini bahkan terintegrasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah lain, termasuk dinas sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan warga kurang mampu atau masyarakat yang membutuhkan bantuan medis darurat.
Selain pendekatan kuratif, Pemkot Batu juga memperkuat program promotif dan preventif. Salah satunya dengan rencana pembangunan Taman Sehat di desa-desa sebagai ruang publik untuk aktivitas olahraga masyarakat.
“Harapannya masyarakat semakin aktif berolahraga, seperti jalan kaki atau aktivitas fisik lainnya. Karena kesehatan adalah fondasi utama produktivitas,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
