MALANG POST – Pemkot Batu mulai mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani, kemarin.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Wali Kota Batu Nurochman bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto. Forum ini digelar untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok serta kesiapan daerah menghadapi rangkaian HBKN, khususnya Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Cak Nur sapaan Nurochman menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi publik yang efektif kepada masyarakat.
Menurut dia, menjelang Ramadan hingga Lebaran biasanya terjadi peningkatan konsumsi masyarakat yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Karena itu kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama menjelang Idul Fitri. Dengan begitu daya beli masyarakat bisa tetap terjaga,” ujarnya.
PIMPIN RAKOR: Wali Kota Batu Nurochman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto saat memimpin Rakor HLM guna menjaga daya beli warga jelang Lebaran. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Selain faktor konsumsi masyarakat, Pemkot Batu juga memperhitungkan meningkatnya mobilitas wisatawan yang datang ke Kota Batu selama musim libur keagamaan. Lonjakan kunjungan tersebut kerap berdampak pada peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong sejumlah langkah konkret. Diantaranya memperkuat kerja sama antar daerah dalam penyediaan pasokan pangan, memperbanyak pelaksanaan operasi pasar, serta mengoptimalkan berbagai program pangan murah bagi masyarakat.
“Kerja sama antar daerah penting untuk menjaga ketersediaan stok. Jika ada komoditas yang pasokannya terbatas, kita bisa saling menopang,” tambahnya.
Tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, forum HLM tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Batu disebut telah menunjukkan capaian positif dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Meski demikian, pemerintah daerah masih terus mendorong perluasan digitalisasi hingga seluruh transaksi pemerintahan dapat dilakukan secara elektronik.
Digitalisasi transaksi juga diyakini mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital di tingkat lokal.
“Melalui forum HLM ini, kami berharap koordinasi antara TPID dan TP2DD semakin solid. Terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah selama periode Ramadan hingga Idul Fitri yang identik dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
