Trainer pilot drone menjelaskan fitur dasar pengoperasian drone kepada mahasiswa difabel. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Universitas Brawijaya (UB) bekerja sama dengan B One Corp melaksanakan tahap uji coba (trial) program Drone Pilot Academy bagi mahasiswa disabilitas.
Ini adalah upaya untuk meningkatkan daya tawar profesional mahasiswa disabilitas di pasar kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (9/3/2026)
Commercial SPV B One Corp Hamonangan J.K., mengatakan. Bahwa dengan mengantongi sertifikasi resmi, lulusan memiliki legalitas.
Legalitas itu bisa digunakan untuk bekerja di perusahaan konsultan konstruksi, agrikultur, maupun sektor media yang saat ini membutuhkan tenaga ahli operator drone bersertifikat.
Tahap uji coba ini melibatkan tim instruktur, dua mahasiswa sebagai peserta pionir dan staf layanan disabilitas UB. Fokus utama kegiatan meliputi pengujian adaptasi modul ajar, simulasi navigasi, serta identifikasi kebutuhan yang sesuai dengan keragaman disabilitas peserta.
Langkah ini merupakan prasyarat sebelum peserta mengikuti ujian sertifikasi nasional dari Kementerian Perhubungan RI dan sertifikasi standar internasional.
Praktik pilot drone oleh mahasiswa difabel didampingi trainer dan JBI (Juru Bicara Isyarat). (Foto: Istimewa)
Dia juga menjelaskan penyesuaian dilakukan pada metodologi instruksi tanpa mereduksi standar keamanan penerbangan.
“Salah satu yang sempat kita diskusikan adalah terkait aspek komunikasi pilot drone. Kita perlu mempertimbangkan, semisal untuk Tuli. Apakah mungkin jika ada sektor tertentu dalam tugas mereka yang tidak terlalu mengandalkan pendengaran. Ini penting untuk memastikan keterlibatan banyak kalangan dengan berbagai kemampuan,” tegasnya.
Kapten pilot drone yang saat uji coba ini bertugas sebagai instruktur, Danang, menjelaskan. Bahwa penyesuaian dilakukan pada metodologi instruksi tanpa mereduksi standar keamanan penerbangan.
“Target kami adalah memastikan aspek ergonomis kontroler dan aksesibilitas perangkat terpenuhi. Standar kompetensi tetap merujuk pada regulasi ruang udara yang berlaku. Sehingga lulusan memiliki kualifikasi teknis yang setara dengan pilot drone profesional lainnya,” jelas Danang.
Zubaidah Ningsih AS., Ph.D Ketua Pusat Layanan Disabilitas menyatakan. Bahwa hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar evaluasi untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelatihan drone inklusif.
Evaluasi mencakup durasi pelatihan, rasio instruktur terhadap peserta, hingga ketersediaan alat bantu dengar atau modifikasi taktil pada perangkat kendali.
Secara kurikulum, pelatihan ini mencakup penguasaan sistem UAV (Unmanned Aerial Vehicle), prosedur keselamatan penerbangan, hingga pengolahan data hasil pemotretan udara.
Penguasaan aspek teknis ini diproyeksikan dapat membuka peluang karier yang luas bagi penyandang disabilitas di sektor-sektor strategis yang membutuhkan akurasi data tinggi.
Beberapa pilihan karier yang menjadi target lulusan program ini antara lain adalah operator pemetaan lahan (GIS), inspektur infrastruktur kelistrikan dan bangunan, hingga pemetaan area bencana.
Sektor-sektor ini lebih mengandalkan kemampuan analisis data dan presisi navigasi daripada mobilitas fisik konvensional di lapangan. Dari sisi peserta, Fadhly, mahasiswa Tuli yang terlibat dalam uji coba ini, menyoroti pentingnya penguasaan modul dan instrumen pada tahap awal.
“Pada dasarnya banyak sekali hal teknis yang sangat penting dipahami. Untuk teman-teman Tuli seperti saya misalnya, modul itu sangat banyak, namun secara praktis akan mudah dipahami ketika simulasi dilakukan,” ungkap Fadhly. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
