MALANG POST – Upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah terus digencarkan. Salah satunya melalui gelaran Entrepreneur Hub Finance 2026 yang digelar di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 100 entrepreneur, pelaku UMKM, hingga wirausaha terkurasi dengan berbagai lembaga pembiayaan guna membuka akses pendanaan yang lebih luas bagi pelaku usaha.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Batu bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI. Wali Kota Batu, Nurochman, secara langsung membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batu sebagai tuan rumah pelaksanaan agenda berskala nasional tersebut.
Menurutnya, penunjukan Kota Batu sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Perkembangan ekosistem usaha serta iklim investasi di kota wisata ini dinilai terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
“Terima kasih atas komitmen yang kembali diberikan kepada Kota Batu sebagai kota pertama penyelenggaraan Entrepreneur Hub Finance. Hal ini lahir dari performa luar biasa ekosistem usaha dan investasi daerah,” ujar Nurochman.
Ia memaparkan bahwa realisasi investasi di Kota Batu sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun, atau setara 218 persen dari target. Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi daerah serta tata kelola pembangunan yang dijalankan pemerintah kota.

PRUDUK UMKM: Wali Kota Batu Nurochman saat melihat produk-produk UMKM yang ditampilkan dalam Entrepreneur Hub Finance 2026 di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Lebih jauh, Nurochman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi dan kepastian dalam proses pembiayaan usaha. Ia bahkan membuka ruang komunikasi langsung bagi pelaku usaha apabila mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan.
“Silakan sampaikan kepada saya apabila terdapat proses yang sudah dijanjikan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Pembiayaan Wirausaha Kementerian UMKM RI Ginda P. Siregar menjelaskan bahwa Entrepreneur Hub Finance merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.
Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan potensi kewirausahaan yang sangat besar. Di antara berbagai daerah di provinsi tersebut, Kota Batu dinilai memiliki kualitas pelaku UMKM yang kompetitif dan terus berkembang.
“Selain Surabaya, Kota Batu juga menjadi daerah dengan kualitas UMKM yang sangat baik. Bahkan beberapa pelaku usaha di Kota Batu telah mendapatkan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual melalui program pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sektor usaha mikro menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Batu tetap diperhitungkan dalam pengembangan kewirausahaan nasional.
“Hal ini menunjukkan Kota Batu tetap konsisten menjadi salah satu pionir pembangunan UMKM di Jawa Timur maupun nasional,” imbuhnya.

Dukungan terhadap penguatan sektor UMKM juga datang dari sektor jasa keuangan. Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen serta Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong literasi keuangan serta pengawasan terhadap layanan pembiayaan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu semakin cermat dalam memilih produk pembiayaan agar tidak terjebak dalam skema pendanaan yang berisiko bagi keberlangsungan usaha.
“Kami mengimbau para pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk pembiayaan dan layanan keuangan agar tidak menimbulkan risiko yang dapat menghambat kelancaran usaha di masa mendatang,” ujarnya.
Melalui penyelenggaraan Entrepreneur Hub Finance 2026 ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, serta pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, serta mempercepat pertumbuhan UMKM di daerah.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada tahun 2029. Dengan dukungan ekosistem yang semakin kuat, UMKM diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga semakin tangguh dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (Ananto Wibowo)




