MALANG POST – Pemerintah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah strategis menjamin keamanan dan kualitas makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis Penjamah Makanan yang berlangsung serentak pada 7–8 Maret 2026 di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi, salah satunya bertempat di Hotel Aria Gajayana.
Kepala program optimalkan higiene sanitasi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan langkah krusial untuk memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan yang ketat.
“Bimbingan teknis ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh dapur SPPG mampu memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan,” ujar Sony.
Keterlibatan luas peserta. Kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta setiap hari, yang berasal dari berbagai unsur operasional dapur SPPG.
Peserta mencakup kepala SPPG, mitra pengelola atau yayasan, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang terlibat langsung dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.
Mereka mendapat pemaparan mengenai prosedur penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian yang sesuai standar sanitasi.
Sony menjelaskan bahwa Program MBG berkembang cepat dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas.
Saat ini tercatat lebih dari 25 ribu dapur SPPG telah berdiri di berbagai daerah sebagai bagian dari program pemenuhan gizi nasional.
“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus dijaga dengan baik,” tegasnya.
Standar keamanan pangan di seluruh tahap operasional. Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menekankan bahwa standar keamanan pangan harus diterapkan di setiap tahapan operasional dapur. Proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian harus mengikuti prosedur sanitasi yang jelas.
“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya,” katanya.
Percepatan SLHS sebagai bagian tata kelola. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, menegaskan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan bagian dari penguatan tata kelola dapur SPPG.
Pendampingan kepada pengelola dapur akan dilakukan secara berkelanjutan agar standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan.
“Kami ingin proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi berlanjut sampai sertifikat terbit dan standar higiene diterapkan secara konsisten,” ujarnya.
Harapan besar bagi MBG. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap seluruh petugas pengolah makanan memiliki pemahaman yang sama terkait standar keamanan pangan.
Dengan demikian, makanan yang disajikan dalam Program Makanan Bergizi Gratis dapat terjamin kualitas, keamanan, dan nilai gizinya bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program ini.
Konteks tambahan. Pelatihan teknis ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola dapur SPPG secara nasional, dengan fokus pada peningkatan insentif kualitas layanan gizi bagi keluarga penerima manfaat MBG.
Para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan praktik higiene sanitasi yang konsisten di setiap level operasional, mulai dari persiapan bahan baku hingga penyajian di meja makan penerima manfaat. (M. Abd. Rachman. Rozzi-Januar Triwahyudi)
