MALANG POST – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Lebih dari itu, program ini diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan peternak lokal secara langsung dalam rantai pasok bahan pangan.
Komitmen tersebut ditegaskan Pemkot Batu melalui Dinas Pendidikan Kota Batu. Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG didorong memprioritaskan penggunaan komoditas pertanian dan peternakan yang berasal dari Kota Batu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat menilai, sebagai kota agropolitan, Kota Batu memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk menjadi pemasok utama bahan baku MBG. Mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, telur, hingga produk peternakan lainnya.
“Kami ingin program nasional MBG ini memberi manfaat ganda. Anak-anak mendapatkan asupan gizi berkualitas, sementara petani dan peternak lokal ikut merasakan dampak ekonominya,” ujar Alfi, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, keterlibatan langsung petani dan peternak lokal bukan sekadar soal keberpihakan ekonomi. Bahan pangan yang diambil dari lahan terdekat menjamin kesegaran, kualitas, serta nilai gizi yang lebih optimal bagi siswa.
“Rantai pasok yang pendek itu penting. Makanan lebih segar, kualitas terjaga dan tentu berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Di sisi lain, kesejahteraan petani juga meningkat,” imbuhnya.
CEK DAPUR: Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama stakeholder terkait saat melakukan pengecekan ke salah satu dapur SPPG di Kota Batu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Alfi menegaskan, ketika bahan baku dipenuhi dari dalam daerah, perputaran uang akan tetap berada di Kota Batu. Efek gandanya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung daerah.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif nasional untuk menyediakan makanan sehat bagi peserta didik. Tujuannya tak hanya meningkatkan konsentrasi belajar, tetapi juga menekan angka stunting serta berbagai persoalan kekurangan gizi pada anak.
Namun, di balik besarnya potensi tersebut, tantangan masih membayangi pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan data terbaru, dari sekitar 30 titik dapur SPPG yang telah dipetakan di Kota Batu, mayoritas masih dalam proses pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
Hingga saat ini, baru delapan dapur SPPG yang resmi mengantongi SLHS. Sementara 22 titik lainnya masih berada dalam berbagai tahapan, mulai dari verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN), proses penetapan, hingga penilaian lapangan.
Pemkot Batu pun terus mendorong percepatan pemenuhan standar tersebut. Sertifikasi SLHS dinilai krusial untuk memastikan keamanan pangan, kebersihan dapur, serta mutu makanan yang dikonsumsi para siswa.
Melalui sinergi antara dapur SPPG dan sektor pertanian-peternakan lokal yang dibarengi pemenuhan standar sanitasi, Pemkot Batu optimistis program MBG dapat berjalan optimal. Kesejahteraan petani meningkat, ekonomi daerah bergerak dan kualitas generasi penerus bangsa tetap terjaga melalui pemenuhan gizi yang sehat dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menegaskan, komitmen Pemkot Batu dalam mendukung penuh pelaksanaan MBG sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi.
“Kota Batu siap mempercepat pemenuhan standar SLHS bagi dapur SPPG serta memastikan kualitas menu dan tata kelola distribusi berjalan optimal. Ini bukan sekadar program makan, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas generasi kita,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
