LONJAKAN: Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ketika menjelaskan kenaikan penerima manfaat MBG di akhir tahun yang mencapai 82,9 Juta. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat, sampai akhir 2026 ini, diproyeksikan bakal melayani hingga 82,9 juta porsi setiap hari.
Jumlah itu jauh meningkat dari angka penerima manfaat MBG saat ini yang mencapai angka 55,1 juta penerima manfaat.
Karenanya, lonjakan penerima manfaat tersebut, harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Terutama telur, ikan dan sayuran. Agar pasokan bahan baku di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap terjaga.
“Tahun ini produksi ikan, telur dan sayuran harus dilipatgandakan. Bayangkan kalau SPPG tahun ini penerimanya ada 82,9 juta orang, kebutuhan telur dan ikan mencapai 82,9 juta butir setiap hari,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai meninjau operasional SPPG Panggungrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (12/2/2026).
Itulah sebabnya, sebut Zulhas -sebutan akrabnya- proyeksi peningkatan penerima manfaat MBG dari 55,1 juta menuju ke 82,9 juta orang, harus dibarengi kesiapan pasokan bahan baku di lapangan.
Pemerintah sendiri, sebut politisi PAN ini, terus berupaya menjaga ketersediaan komoditas pangan. Dengan menyiapkan sejumlah strategi di sektor hulu. Seperti pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih, untuk memperkuat sektor perikanan, serta pengembangan sistem bioflok.
Dalam kesempatannya ini, Zulhas juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai penopang utama pasokan pangan nasional.
Pemerintah, katanya, tengah menyelesaikan penetapan lahan sawah dilindungi yang tidak boleh dialihfungsikan.
“Sawah itu tidak boleh lagi diubah-ubah. Kami sedang menyelesaikan lahan sawah berkelanjutan, tidak boleh dipergunakan untuk apa pun. Apalagi saat ini kita sudah bisa swasembada beras,” tuturnya.
Di sisi yang lain, Zulhas juga menyebut, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), nantinya akan diproyeksikan sebagai penyuplai kebutuhan SPPG.
Itulah sebabnya, Zulhas mengaku mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto, untuk turun langsung ke lapangan selama satu pekan. Guna memastikan operasional SPPG berjalan baik dan sesuai ketentuan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Termasuk keberadaan KDKMP.
“Karena nanti Koperasi Desa itu akan menjadi offtaker UMKM-UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di desa. Kemudian koperasi (KDKMP) yang supply ke SPPG. Di tata kelola bunyinya begitu,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, tambah Zulhas, nantinya diharapkan setiap desa dipastikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Tidak boleh grosir gede (besar) lagi yang menyuplai. Karena nanti Koperasi Desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun UMKM, yang akan menyuplai SPPG,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Pangan juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah secara nasional. Karena dinilai tertinggal hampir dua dekade dibandingkan negara lain. Terutama terkait food waste dan food loss.
“Negara kita ketinggalan hampir 20 tahun dengan negara lain. Jadi tidak ada food waste, food loss harus keluar dengan baik dari tempatnya,” tegas Zulhas.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya menjadi urusan tempat pembuangan akhir (TPA). Melainkan harus dimulai dari hulu.
Pihaknya juga menekankan pemilahan sampah organik dan anorganik, wajib dilakukan sejak dari koperasi desa (Kopdes), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, hingga rumah tangga.
“Sampah anorganik masih memiliki nilai ekonomi, karena bisa didaur ulang dan dijual kembali.”
“Sampah organik bisa didaur ulang dan bisa dijual. Organik bisa jadi pupuk yang mendukung sektor pertanian. Sehingga yang ke tempat pembuangan akhir sedikit,” katanya.
Sedangkan sampah yang benar-benar tersisa di TPA, lanjutnya, harus dimanfaatkan melalui teknologi pengolahan menjadi energi listrik. Konsep ini, telah lama diterapkan negara maju sejak 20 tahun lalu.
Terkait transformasi pengelolaan sampah, yang menjadi bagian penting dari reformasi sistem pangan nasional, sekaligus mendorong ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan, ditargetkan dalam dua tahun ke depan, bakal ada perubahan besar. (*/Ra Indrata)
