Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Pemkot Batu menunjukkan keseriusan dalam menjawab persoalan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Pemkot Batu menyatakan siap merealisasikan program perumahan bersubsidi yang menjadi bagian dari agenda nasional penyediaan tiga juta rumah.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret untuk mengurangi angka backlog perumahan di Kota Batu yang saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian dan BPS, backlog perumahan di Kota Batu diperkirakan mencapai sekitar 7.000 unit.
Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tahapan persiapan agar program rumah subsidi bisa benar-benar terwujud di Kota Batu. Mulai dari kajian kebutuhan, survei lahan, hingga membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Untuk mendukung program pemerintah pusat tentang tiga juta rumah, kami sudah mulai melakukan kajian dan langkah-langkah konkret. Tujuannya agar program rumah subsidi juga bisa dibangun di Kota Batu dan benar-benar memfasilitasi kebutuhan hunian MBR,” ujar Arief, Rabu (4/2/2026).
Sebagai tahap awal, Pemkot Batu menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berada dalam satu kawasan agar lebih terencana dan efisien.
“Konsepnya bukan seperti lapangan bola yang menjadi satu. Tapi kawasan, misalnya satu hektare dulu, lalu disambung lagi satu hektare berikutnya. Sekalian kami siapkan jaringan jalan dan prasarana pendukung lainnya,” jelasnya.
Dari 1.000 unit yang direncanakan, tahap awal pembangunan diproyeksikan sekitar 200 unit rumah, kemudian dilanjutkan bertahap hingga target terpenuhi. Jika seluruh proses berjalan lancar, Arief optimistis pembangunan fisik bisa dimulai pada pertengahan 2026.
Menurut Arief, kunci utama percepatan pembangunan rumah subsidi terletak pada ketersediaan lahan. Selama ini, faktor lahan menjadi kendala utama karena harga tanah di Kota Batu relatif tinggi.
“Yang paling penting itu lahan. Kalau lahan sudah oke, perbankan oke, pengembang oke, maka pembangunan bisa langsung dimulai. Calon user sudah pasti banyak yang menunggu,” tegasnya.
Disperkim mencatat, kebutuhan rumah di Kota Batu masih cukup besar. Salah satu indikatornya adalah masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Di sisi lain, perkembangan sektor properti di Kota Batu selama ini lebih didominasi perumahan menengah ke atas. Harga rumah di pasaran rata-rata sudah berada di kisaran Rp600 juta hingga Rp700 juta per unit atau bahkan lebih, yang tentu sulit dijangkau oleh MBR.
“Kondisi itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak punya banyak pilihan. Karena itu, atas arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tahun 2026 ini kami memprioritaskan program perumahan untuk MBR,” ungkap Arief.
Untuk merealisasikan program tersebut, Disperkim Kota Batu telah melakukan koordinasi lintas sektor. Mulai dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, kementerian terkait, asosiasi pengembang, hingga perbankan.
Salah satu bentuk konkret kolaborasi adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Real Estate Indonesia (REI) dalam waktu dekat. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan perbankan untuk menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan MBR mengakses kredit.
Tak hanya itu, Disperkim juga berkomunikasi dengan instansi yang membidangi subsidi perumahan. Dalam skema yang disiapkan, harga rumah subsidi direncanakan sebesar Rp165 juta per unit. Namun, agar harga tersebut bisa tercapai, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harga tanah yang tidak boleh terlalu tinggi.
“Untuk bisa menjangkau harga Rp165 juta per unit, harga tanah idealnya tidak lebih dari Rp300 ribu per meter persegi. Kalau sudah di atas itu, pengembang akan kesulitan karena masih ada biaya produksi, pembangunan fisik, serta kewajiban menyediakan fasilitas umum dan sosial sekitar 30 persen,” jelas Arief.
Langkah Pemkot Batu ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, inisiatif pembangunan rumah subsidi tidak hanya datang dari pengembang, tetapi justru diprakarsai langsung oleh pemerintah daerah.
“Kamibberharap program perumahan bersubsidi ini mampu menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
