Pilkada Dipilih DPRD, Tak Hilangkan Kedaulatan Rakyat

MALANG POST – Ketika nanti disepakati dan dijalankan pemilihan kepala daerah dari DPRD, bukan berarti menghilangkan kedaulatan rakyat. Karena setiap pemilihan kepala daerah, sekalipun lewat DPRD, tidak boleh sampai mengesampingkan kedaulatan rakyat.

Apalagi rakyat juga sudah diberikan kesempatan, untuk memilih wakil-wakilnya dalam DPR RI dan DPRD, secara demokratis.

Penegasan itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hady, SH., MH., saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk, yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Selasa (13/1/2026).  

“Mau dipilih DPR ataupun rakyat, para calon pada dasarnya sudah jadi rekomendasi dari partai politik. Sehingga diharapkan partai politik juga punya peranan maksimal dalam kontrol,” katanya.

Karena pada dasarnya, tambah Nuruddin, pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat, ataupun dipilih DPRD memiliki untung rugi masing-masing.

“Jika pilkada langsung rawan terhadap money politik, marak dinasti politik, kohesi sosial kurang baik dan coast pelaksanaan yang cukup besar.”

“Apalagi pilkada secara langsung juga membuat kepala daerah butuh kekuatan finansial yang tentunya tidak mudah. Salah satunya untuk kebutuhan kampanye,” tegasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten malang, yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir atau Aden.

Menurutnya, Pilkada sebaiknya dilakukan secara langsung oleh rakyat, sesuai dengan kepentingan konsep demokrasi.

“Akan menjadi kemunduran jika wacana Pilkada oleh DPRD dilakukan, mengingat rakyat yang memiliki kedaulatan,” sebutnya.

Aden juga menyampaikan, rakyat memang mempercayakan kepada DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk sebuah kebijakan. Tapi DPRD kewenanganannya secara legislatif bukan eksekutif.

“Ketika pilkada langsung dipilih dari rakyat, maka kesempatan perorangan untuk maju juga ada. Jadi bukan hanya dari parpol.”

“Bahkan jika memang alasannya efisiensi anggaran, itu sebagai alasan yang terlalu sederhana. Sudah banyak hal yang didasarkan efisiensi anggaran,” kata Aden.

Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kota Malang, yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi menilai, sistem pemilihan pimpinan daerah memang cukup panjang perjalananya, dengan dinamika yang ada.

“Dari total sembilan partai politik di DPR RI, PKS menyatakan masih akan mengkaji lebih lanjut. Sedangkan PDIP keukeuh dengan pemilihan Kepala Daerah dari rakyat, bukan dari DPRD,” jelasnya.

Untuk partai lain seperti Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat dan PAN, sepakat dengan wacana pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

Pada dasarnya, kata Suyadi, semua itu masih wacana. Jadi semua masih menunggu keputusan dari pemerintah. Harapannya, masyarakat bisa dewasa dan cerdas menyikapi semua. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)