DITUTUP: Kantor DPD II Partai Golkar Kota Malang, kembali disegel oleh kader partai yang tidak puas dengan hasil Musda XI Partai Golkar di Surabaya, Sabtu (3/1/2026). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Hasil musyawarah daerah (Musda) ke XI DPD II Partai Golkar Kota Malang, yang memilih Djoko Prihatin, sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, terus menuai kecaman dan berubah menjadi bola liar.
Situasi di akar rumput semakin memanas. Para kader partai berlambang pohon beringin ini, kembali memprotes hasil Musda yang berlangsung pada Minggu (14/12/2025) lalu di Surabaya. Yakni untuk keduakalinya, para kader penyegel Kantor DPD II Partai Golkar di Kota Malang, Sabtu (3/1/2025) sore.
Tidak hanya itu, para kader yang berasal dari PL, PK, DPD, Ormas dan Sayap Partai, juga memasang spanduk kecaman terhadap Djoko Prihatin. Sebagai bentuk mosi tidak percaya atas terpilihnya anggota DPRD Kota Malang ini.
Diantara spanduk itu berbunyi: “LULUSAN SMA PIMPIN PARTAI BESAR (GOLKAR), MALU ATAU GILA?” Ada lagi: “ODGJ NAIK BECAK, SI DJOKO MAKSA CAK”.
Dalam aksi yang diikuti ratusan kader dan simpatisan Partai Golkar tersebut, juga dibacakan tuntutan yang menjadi sikap resmi kader.

PERNYATAAN SIKAP: Anggota Dewan Pertimbangan sekaligus tokoh senior Partai Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, saat membacakan tuntutan kepada DPD Jatim dan DPP. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Pembacanya, salah satu anggota Dewan Pertimbangan (Wantimbang), Agus Sukamto. Didampingi kader dari Klojen, Agus Sujanarko atau Kokok. Poin-poinnya:
- Wantimbang bersama sesepuh Partai Golkar lainnya, sebelumnya telah mendalami terhadap proses tahapan, pelaksanaan Musda hingga pascanya.
- Kami melihat adanya kejanggalan serius saat tahapan waktu pendaftaran bakal calon. Aneh tapi nyata hanya dibuka selama tiga jam. Alasannya apa hingga digelar di Surabaya, sampai saat ini tidak ada dan gak jelas. Menjadikan hal itu ruang kompetisinya tidak sehat alias ada pengondisian bakal calon tertentu. Sikap keterbukaan atau transparansi hilang ditelan bumi, baik itu menyangkut data dan dokumen persyaratan bakal calon. Agar bisa diverifikasi bersama saat itu.
- Wantimbang secara khusus telah menyoroti kualifikasi pendidikan bakal calon bernama Djoko Prihatin. Berdasarkan temuan dan pendalaman, terdapat indikasi sangat kuat belum memenuhi persyaratan kelulusan Strata atau S1. Tentunya ini bikin malu atau mencoreng marwah Partai Golkar dan nama baik Kota Malang sebagai Kota Pendidikan.
- Aspirasi kader akar rumput Partai Golkar yang disuarakan tentunya rasional dan tidak bisa diabaikan gitu saja. Untuk itu, dibutuhkannya pengawalan khusus dan serius dari setiap pada kader. Bersama-sama kita kawal ke DPD Provinsi Jatim dan DPP Pusat Jakarta hingga dituntaskan di Mahkamah Partai.
- Kepada saudara Djoko Prihatin, Wantimbang dan Senior atau tokoh Partai Golkar menekankan secara khusus dengan terbuka. Agar menyampaikan klarifikasi yang jujur, transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan kepada semua kader, internal partai maupun publik. Dan dengan sukarela saudara Djoko Prihatin mengundurkan diri dari Ketua Terpilih DPD II Partai Golkar Kota Malang.

YEL-YEL: Kader akar rumput bersama pengurus tingkat PL dan PK maupun DPD Partai Golkar Kota Malang, saat menggelorakan semangat perjuangan, agar Ketua Terpilih Djoko Prihatin mengundurkan diri. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Di luar poin yang dibacakan tersebut, Agus Sukamto juga menegaskan, apabila yang diaspirasikan sore ini tidak mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari DPD Jawa Timur maupun DPP, kader partai di Kota Malang siap mengundurkan diri beramai-ramai.
“Estimasi kami, sekitar 500 kader Partai Golkar yang siap mundur. Bahkan bisa jadi lebih. Tapi sikap itu akan menjadi opsi terakhir, jika tuntutan kami tidak diselesaikan keseluruhan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua terpilih DPD II Partai Golkar Kota Malang, periode 2025 – 2030, Djoko Prihatin, mengaku saat ini pihaknya fokus pada konsilidasi dan menyelesaikan pembentukan pengurus DPD yang baru bersama tim formatur. Kondisinya saat ini sudah mencapai 80 persen. Pada waktunya nanti akan diumumkan ke publik.
“Semua pihak memiliki pilihan dan mesti dihormati, sebagaimana yang disuarakan oleh beberapa kader di publik.”
“Tapi kami mengemban amanat sampai lima tahun ke depan. Kami ingin membuktikan bahwa kami terpilih secara sah.”
“Bahkan saat kami konsilidasi tahap pertama di empat kecamatan, ada sekitar 300 orang hadir beserta empat pimpinannya,” jelas Djoko kepada Malang Post, Jumat (2/01/2026) kemarin. (Iwan Irawan/Ra Indrata)




