UNJUK RASA: Aksi demo di DPD Golkar Jawa Timur oleh kader partai, untuk enyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka terkait terpilihnya Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Malang periode 2025 - 2030, beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)
MALANG POST – Kader Partai Golkar Kota Malang, secara resmi melayangkan surat Dewan Pertimbangan, Tokoh Senior dan Sesepuh Partai Golkar, terkait mosi tidak percaya terhadap terpilihnya Djoko Prihatin, sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Malang.
Salah satu alasannya, ada pelanggaran administratif yang dipakai Djoko Prihatin, untuk mengikuti Musda ke XI di kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, pada 14 Desember 2025 lalu.
“Kami bersama kader Partai Golkar Kota Malang lainnya, sepakat mengambil sikap tegas, dengan melayangkan surat resmi kepada Dewan Pertimbangan, tokoh senior atau sesepuh Partai Golkar Kota Malang.”
“Kami berharap, segera ada rekomendasi, agar permintaan kami bisa diproses pada tahapan selanjutnya,” kata Adi Putra, Ketua Pimpinan Kelurahan (PL) Lesanpuro Partai Golkar Kota Malang, Sabtu (27/12/2025).
Disebutkan, dari pengamatan, penelusuran, telaah teknis serta aspirasi kader partai di akar rumput serta tingkat PL, PK maupun DPD, sekaligus ormas atau sayap Partai Golkar, ada beberapa poin yang menjadi catatan penting, terkait pelanggaran ketentuan administrasi dan etika organisasi Partai Golkar.
“Seperti ketidaksesuaian data ijazah S1 yang dicantumkan pada daftar riwayat hidup Djoko Prihatin. Hal itu bisa dianggap pembohongan publik.”
“Pelanggaran etikanya berupa sikap amoral, yang sudah tersebar luas di media massa dan internal partai. Jika dibiarkan, hal itu bisa merusak citra atau nama baik Partai Golkar,” paparnya.

PELOPOR: Ketua Pimpinan Kelurahan (PL) Lesanpuro Kedungkandang, DPD Partai Golkar Kota Malang, Adi Putra. (Foto: istimewa)
Adi dan kader Partai Golkar lainnya juga tak habis pikir, Djoko Prihatin selalu mengklaim mendapat dukungan dari elit partai. Yang selalu disampaikan secara lisan, tanpa ada bukti tertulis. Sikap tersebut, dinilai menciderai nilai kejujuran, integritas dan keteladanan, yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Karena itu kami sepakat menolak hasil Musda Partai Golkar ke XI di Surabaya, yang disinyalir penuh rekayasa. Termasuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan pembuktian nyata secara menyeluruh atas dugaan nilai pelanggaran yang ditimbulkannya.”
“Kami juga meminta saudara Djoko Prihatin, meminta maaf secara terbuka kepada semua kader partai maupun publik. Lebih utama lagi, saudara Djoko Prihatin mesti mengundurkan diri dari Ketua Terpilih DPD II Partai Golkar Kota Malang.”
“Kepada Wantimbang dan tokoh atau senior partai, harus bisa menunjukkan sikap aktifnya, guna menyelamatkan marwah partai,” imbuhnya.
Sepanjang tuntutan tersebut belum terpenuhi, Adi bersama kader lainnya, tetap akan menyegel kantor DPD II Partai Golkar. Serta melarang digunakan sebagai tempat pergerakan atau perjuangan.
“Bahkan jika tuntutan kami tidak terpenuhi, kami akan siap mengundurkan diri sebagai kader partai secara keseluruhan.”
“Langkah yang kami ambil, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kebencian subyektif. Tapi kami lebih mengedepankan tanggungjawab moral, kepedulian dan kecintaan kepada marwah Partai Golkar.”
“Sekaligus menjaga institusional dan eksistensi serta kemajuan Partai Golkar, di kancah politik nasional maupun Pileg dan Pilpres 2029 esok.”
“Harapan kami, segera ada jawaban resmi dari Wantimbang dan tokoh atau senior dari Partai Golkar Kota Malang,” pungkasnya. (Iwan Irawan/Ra Indrata)




