IETPD Kota Batu Tembus 99,3 Persen, Pemkot Mantapkan Branding Smart City

MALANG POST – Digitalisasi keuangan Pemkot Batu kian menunjukkan kematangan. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Batu tercatat mencapai 99,3 persen dan masuk kategori tinggi secara nasional. Capaian ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemkot Batu dalam membangun tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Capaian tersebut dipaparkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Forum ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan kesiapan pengelolaan keuangan daerah menjelang penyusunan APBD 2026.

Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan, digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sudah saatnya kita membranding Kota Batu sebagai smart city. Pelayanan publik berbasis digital harus terus kita tingkatkan. Digitalisasi tidak boleh berjalan parsial di masing-masing perangkat daerah, tetapi harus terintegrasi,” tegas Cak Nur, Jumat (19/12/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan elektronifikasi transaksi daerah bukan hanya berdampak pada efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Karena itu, Pemkot Batu terus mendorong konsistensi penerapan pembayaran non-tunai di berbagai sektor strategis.

PAPARKAN: Wali Kota Batu Nurochman saat memaparkan catatan IETPD dalam high level meeting TP2DD. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Mulai dari sektor parkir, retribusi daerah, hingga layanan publik lainnya, diarahkan untuk beralih ke sistem digital. Langkah ini dinilai mampu memperluas jangkauan transaksi, meminimalkan potensi kebocoran, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Capaian IETPD yang hampir sempurna ini tidak lepas dari sinergi kuat antara TP2DD Kota Batu, Bank Jatim, serta seluruh perangkat daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan kanal pembayaran digital, peningkatan transparansi data transaksi, hingga penerapan elektronifikasi pada berbagai sektor layanan,” paparnya.

Beberapa sektor yang telah terdigitalisasi antara lain pasar rakyat, retribusi kebersihan, smart parking, serta belanja pemerintah daerah secara elektronik. Digitalisasi tersebut dinilai mampu mempercepat layanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

High Level Meeting TP2DD ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, jajaran kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal terkait. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan komitmen lintas sektor untuk menjaga konsistensi digitalisasi daerah ke depan.

“Dengan capaian IETPD 99,3 persen, kami optimistis langkah menuju smart city bukan sekadar slogan. Digitalisasi yang terintegrasi diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan berpihak pada kemudahan pelayanan masyarakat,” tutupnya. (Ananto Wibowo)