Musda Golkar Kota Malang Gaduh, Ratusan Kader Segel Kantor

MALANG POST – Ratusan Kader Golkar menyegel Kantor DPD Golkar Kota Malang buntut dari Musyawarah Daerah (Musda) yang dinilai tidak prosedural (tidak sesuai mekanisme AD/ART), penuh intimidasi dan intervensi. Meski begitu, Musda tetap dipaksakan digelar di Kantor DPD Golkar Jatim, Minggu (14/12/2025) mulai pukul 13.00 WIB.

Tanda-tanda musda bakal gaduh karena diproses banyak Kader itu sejak digelar pendaftaran calon pada Sabtu (13/12/2025). Ketika itu ada tiga orang yang mendaftar, yaitu Rudi Nugroho, Djoko Prihatin, dan HM Anton (Abah Anton).

Namun, dari pendaftaran itu ada calon yang dinilai para kader tak memenuhi kriteria dalam AD/ART. Yaitu, unsur tercela. Meski hal ini diprotes banyak kader, panitia tetap memaksakan menggelar di Surabaya. Apalagi, Plt Ketua DPD Golkar Ketua Malang adalah pengurus DPD Golkar Jatim.

Ketika Musda digelar, para kader tetap protes dengan melakukan gerakan tutup mulut hingga walk out. Karena Proses yang dilakukan seharusnya melibatkan sayap partai, dan pihak-pihak yang punya hak suara. Tetapi tidak dilakukan dengan benar.

Menurut seorang kader Golkar Kota Malang, para kader menilai ada intervensi dalam pelaksanaan Musda. Semua keputusan settingan, dan dinilai sebagai pembodohan demokrasi.

Dalam musda dipaksakan itu yang terpilih adalah Djoko Prihatin, karena intervensi kebijakan. Informasi lain, musda itu penuh rekayasa, termasuk juga Ketua SC Saudara Yuliono, tidak melakukan koordinasi apalagi rapat.

Saat ini para kader dan pemilik suara Golkar Kota Malang mengirim surat pernyataan dan tuntutan ke Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Selengkapnya isi dari surat itu adalah:

Kantor DPD Golkar Kota Malang disegel para kader yang menolak Musda yang dinilai penuh rekayasa. (Foto: M. Abd. Rochman Rozzi/Malang Post)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili para kader, simpatisan, dan pemilik hak konstitusional Partai Golkar di Kota Malang, menyampaikan pernyataan sikap resmi terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar Kota Malang yang kami nilai tidak memenuhi prinsip demokrasi internal serta tidak sesuai ketentuan organisasi.

Sehubungan dengan berbagai temuan, tekanan, dan proses yang tidak transparan, bersama ini kami menyampaikan keberatan dan tuntutan berikut:

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

1. Menuntut penyelamatan marwah dan integritas Partai Golkar Kota Malang (Save Partai Golkar Kota Malang).
2. Menolak MUSDA yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak melibatkan suara
   kader secara penuh.
3. Menolak MUSDA yang seluruh keputusannya diarahkan secara sepihak oleh Provinsi maupun DPP.
4. Menolak pencalonan yang tidak memenuhi syarat PDLT dan ketentuan AD/ART.
5. Menegaskan bahwa kritik ini lahir dari kecintaan kader kepada Partai Golkar, bukan
   dari ambisi pribadi.
6. Menolak proses MUSDA yang penuh tekanan, intervensi, dan intimidasi terhadap kader.
7. Menegaskan bahwa Partai Golkar adalah partai perkaderan, bukan partai berdasarkan kedekatan personal atau titipan politik.
8. Menuntut pembatalan MUSDA yang cacat prosedur, melanggar aturan organisasi, dan
   memaksakan calon yang tidak memenuhi kelayakan moral maupun etika.

PERMOHONAN TINDAK LANJUT

Dengan ini kami memohon kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan MUSDA Partai Golkar Kota
   Malang.
2. Menghentikan sementara proses MUSDA sampai seluruh prosedur sesuai dengan
   AD/ART dan Peraturan Organisasi.
3. Melakukan evaluasi khusus terhadap calon ketua yang memiliki persoalan moral, etika,
   serta dugaan perilaku asusila atau rekam jejak bermasalah, karena hal tersebut tidak
   hanya merusak marwah organisasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Partai Golkar.
4. Mengambil tindakan tegas dan netral, tanpa intervensi pihak manapun, demi menjaga
   kehormatan Partai Golkar.
5. Memastikan bahwa tidak ada tekanan, intervensi, maupun intimidasi terhadap kader dalam proses demokrasi internal.
   Kami meyakini bahwa Partai Golkar hanya dapat besar apabila demokrasi internal
   ditegakkan, moralitas dijunjung, dan kader dilibatkan secara penuh tanpa tekanan.
   Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada organisasi. Atas perhatian dan tindakan tegas dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih. (Eka Nurcahyo)