Guru Besar Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Banjir besar yang melanda beberapa wilayah Sumatera kembali membongkar persoalan lingkungan dan lemahnya sistem mitigasi bencana di Indonesia.
Guru Besar Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D., menilai banyaknya potongan batang kayu yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat terjadinya penebangan hutan yang perlu dievaluasi segera.
“Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Prof. Sukir di Malang.
Ia menjelaskan deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia dinilai “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.
Ia menyoroti program-program pemerintah masa lalu seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit yang berpotensi mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Prof. Sukir mengingat masa saat dirinya menjadi transmigran di Sumatera, ketika pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Kondisi serupa, katanya, juga terjadi di berbagai hutan Sumatera dan Kalimantan.
“Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.
Selain deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut sebagai pemicu utama banjir. Menurutnya, periode September hingga Februari adalah fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia, dan “saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.”
Namun, ia menyarankan mitigasi bencana bisa ditingkatkan jika sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja lebih optimal. Ia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.
“Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, sistem seperti ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.
BMKG pun disebut perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi.
Koordinasi antarlembaga dinilai masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Sukir juga mengungkap temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB.
Anomali muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru. “Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan akademisi tidak memiliki wewenang memberi peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
“Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.
Setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga diperlukan penelitian khusus untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung.
“Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.
Prof. Sukir mengajak pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.
Langkah-langkah tersebut dinilai vital guna meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko bencana di masa depan. (M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
